DJP Awasi 8.000 Wajib Pajak Penerima Relaksasi SPT Tahunan

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) akan bergerak aktif mengawal pemberian insentif bagi wajib pajak, khususnya untuk relaksasi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan relaksasi penyampaian SPT tahunan sudah dinikmati oleh sekitar 8.000 wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi dan badan.

“Ada sekitar 8.000 wajib pajak yang memanfaatkan relaksasi penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan," katanya Jumat (5/6/2020).

Hestu menyebutkan pengawasan secara aktif dilakukan DJP untuk wajib yang memanfaatkan fasilitas ini. Pasalnya, bagi penerima fasilitas masih harus melaporkan dokumen pelengkap SPT hingga akhir bulan ini.

Setiap Account Representative (AR), lanjutnya, menjadi garda terdepan untuk melakukan pengawasan. AR akan terus membina wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya terkait penyampaian SPT tahun pajak 2019.

“AR akan mengingatkan mereka sebagai suatu bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap para WP Badan tersebut. Sedangkan untuk WP yang sudah melengkapi dokumen SPT masih dikonsolidasikan datanya,” tutur Hestu.

Untuk diketahui, penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan berupa laporan keuangan lengkap dan dokumen yang dipersyaratkan lainnya sesuai Peraturan Dirjen Pajak No.06/PJ/2019 paling lambat 30 Juni 2020, dilakukan dengan menggunakan formulir SPT pembetulan.

Relaksasi penyampaian SPT tahunan untuk wajib pajak badan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa Formulir 1771 beserta lampiran 1771 I – VI, transkrip kutipan elemen laporan keuangan yang disampaikan sebagai pengganti sementara dokumen laporan keuangan, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Sementara bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha atau pekerja bebas, SPT tahunan yang disampaikan hingga 30 April 2020 cukup berupa Formulir 1770 dan lampiran 1770 I – IV, neraca menggunakan format sederhana, dan bukti pelunasan pajak jika SPT kurang bayar.

Wajib pajak tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan penyampaian SPT tahunan. Namun, jika ada kekurangan bayar dalam SPT tahunan yang disetorkan setelah 30 April 2020 tetap dikenakan sanksi bunga sebesar 2% per bulan. (rig)