PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ditopang PKB, Realisasi Pajak Daerah Ini Sudah Lampaui Target

Dian Kurniati | Rabu, 13 Desember 2023 | 20:00 WIB
Ditopang PKB, Realisasi Pajak Daerah Ini Sudah Lampaui Target

Ilustrasi.

TANJUNGPINANG, DDTCNews - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi pajak daerah telah mencapai target.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepri Dicky Wijaya mengatakan realisasi pajak daerah senilai Rp1,6 triliun atau setara 101% dari target Rp1,5 triliun pada 10 Desember 2023. Penerimaan tersebut utamanya ditopang oleh pajak kendaraan bermotor.

"Pajak daerah terbesar masih disumbangkan oleh sektor pajak kendaraan bermotor," katanya, dikutip pada Rabu (13/12/2023).

Baca Juga:
Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Dicky mengatakan realisasi pajak kendaraan bermotor senilai Rp506 miliar. Angka ini setara 106,58% dari target Rp475 miliar.

Kinerja penerimaan pajak kendaraan bermotor juga turut didukung pelaksanaan program pemutihan denda pada 16 Oktober hingga 18 November 2023. Melalui kebijakan ini, pemprov mampu meraup penerimaan Rp25 miliar.

Insentif yang diberikan antara lain pembebasan sanksi administrasi dan keringanan pokok tunggakan PKB sebesar 50%.

Baca Juga:
Optimalkan Setoran Pajak Kendaraan di Kota Ini, Razia Akan Digencarkan

Setelah pajak kendaraan bermotor, penerimaan pajak daerah juga berasal dari pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor senilai Rp449 miliar atau 93,99% dari target Rp478 miliar. Kemudian, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) yang realisasinya Rp415 miliar atau 99,63% dari target Rp416 miliar.

Sedangkan pada pajak rokok, realisasinya senilai Rp132 miliar atau 76,04% dari target Rp173 miliar.

"Terakhir, pajak air permukaan yang realisasinya sebesar Rp905 juta atau 85,9% dari target Rp1 miliar lebih," ujarnya vnews.click. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 08:30 WIB KOTA MEDAN

Kini Ada Opsen, Medan Mulai Aktif Tagih Pajak Kendaraan Bermotor

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 09:35 WIB KOTA BATAM

Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini

Minggu, 02 Februari 2025 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Siapa Saja Sih, yang Bisa Ditunjuk Jadi PIC di Coretax? Ini Jawabnya

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Resmi Mulai Kenakan Bea Masuk Atas Barang Kanada, Meksiko, China

Minggu, 02 Februari 2025 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Diskon Tiket Pesawat Ada Lagi Saat Lebaran, Upaya Kendalikan Inflasi

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Sementara 9990000000999000, Dipakai Jika NIK Tak Valid di e-Bupot

Sabtu, 01 Februari 2025 | 17:15 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Pemerintah Naikkan Biaya SLO Listrik, Kecuali Pelanggan 450 dan 900 VA

Sabtu, 01 Februari 2025 | 14:30 WIB PILKADA 2024

Prabowo Ingin Kepala Daerah Hasil Pilkada 2024 segera Dilantik

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Pengumuman bagi Eksportir-Importir! Layanan Telepon LNSW Tak Lagi 24/7

Sabtu, 01 Februari 2025 | 13:00 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 Akibat Transaksi Pinjaman Tanpa Bunga