Ditjen Pajak Ubah Syarat Pengangkatan AR, Sudah Tahu?

JAKARTA, DDTCNews – Sejalan dengan penajaman peran account representative (AR), Ditjen Pajak (DJP) menyesuaikan persyaratan pengangkatan.

Melalui Laporan Tahunan DJP 2021, otoritas mengatakan penataan ulang peran AR ditetapkan dalam PMK 45/2021. Momen yang sejalan dengan penataan organisasi itu juga dimanfaatkan DJP untuk meningkatkan kualitas AR.

“DJP melakukan penyesuaian terhadap persyaratan pengangkatan account representative, di mana jenjang pendidikan minimal dinaikkan menjadi Diploma III dari sebelumnya paling rendah SLTA,” tulis DJP dalam laporan tersebut, dikutip pada Senin (14/11/2022).

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) PMK 45/2021, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar pegawai DJP dapat diangkat menjadi AR. Pertama, berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Kedua, masa kerja paling sedikit 2 tahun. Ketiga, pendidikan paling rendah Diploma III. Keempat, pada saat diusulkan memiliki pangkat/ golongan ruang paling rendah pengatur (II/c).

Persyaratan ini lebih banyak ketimbang yang ditetapkan dalam beleid terdahulu. Sebelumnya, melalui PMK 79/2015, pemerintah hanya menetapkan 2 syarat. Pertama, lulus pendidikan formal paling rendah SLTA. Kedua, pangkat paling rendah pada saat diusulkan adalah pengatur (II/c).

Namun, masih sama seperti ketentuan sebelumnya, pengangkatan sebagai AR sebagaimana dimaksud harus dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pegawai DJP, beban kerja, dan potensi penerimaan pajak pada KPP yang berkenaan.

Pengangkatan dan pemberhentian AR dilakukan dirjen pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun bagi pegawai yang telah diangkat sebagai AR sebelum PMK 45/2021 mulai berlaku, tetap menjabat dan diakui sebagai AR.

Seperti diketahui, berdasarkan pada PMK 45/2021, AR tidak lagi dibedakan menjadi dua peran antara yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak serta yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. Simak ‘Dihubungi AR? Ingat, Tugasnya Pengawasan dan Penggalian Potensi Pajak’. (kaw)