Ditjen Pajak: Kalau Orang Bandel Ya Diperiksa

JAKARTA, DDTCNews – Selain untuk memperbaiki pelayanan, optimalisasi penggunaan teknologi oleh Ditjen Pajak (DJP) akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Yon Arsal mengatakan otoritas akan berusaha memberikan pengawasan yang adil. Pemeriksaan, sambungnya, hanya betul-betul untuk wajib pajak yang tidak patuh.

“Kalau orang bandel ya diperiksa. Kalau orang patuh ya jangan diperiksa karena bagaimanapun diperiksa itu pasti rasanya tidak enak. Walaupun misalnya, yakin banget bayar pajak dengan baik, tapi namanya sebaik-baiknya pemeriksaan, tetap saja pemeriksaan itu tidak enak,” kata Yon.

Yon menjelaskan ketika pemeriksaan, meskipun percaya diri sudah memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak harus tetap datang ke kantor pajak dan menyiapkan segala dokumen yang diberikan. Hal ini jelas membuat tidak nyaman jika menimpa wajib pajak yang sudah patuh.

“Compliance cost-nya relatively tinggi, sehingga kita berusaha sedapat mungkin agar strategi pemeriksaan ini efektif. Orang yang tidak sepantasnya diperiksa, yang sudah patuh-patuh, ya jangan diperiksa. Yang bandel banget ya diperiksa,” ungkap Yon.

Nah, optimalisasi teknologi untuk proses pemeriksaan ini masuk dalam implementasi compliance risk management (CRM). Dengan CRM, sambung Yon, DJP akan bisa memetakan wajib pajak berdasarkan tingkat kepatuhan melalui analisis data yang disampaikan oleh wajib pajak atau yang dimiliki otoritas.

Seperti diketahui, otoritas mengeluarkan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019 terkait implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan. CRM digambarkan sebagai proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan sistematis oleh DJP.

Yon berharap implementasi CRM dan penggunaan teknologi di masa mendatang akan bisa membuat prediksi tingkah laku (behaviour) dari wajib pajak layaknya negara maju. Dia mengatakan beberapa negara maju sudah bisa memprediksi tingkah laku wajib pajak berdasarkan SPT dan data lainnya.

“Sehingga mereka [negara maju itu] bisa melakukan pendekatan dengan lebih baik. Jadi, kalau diprediksi selama ini wajib pajak bandel, tahun ini mereka akan kasih imbauan duluan. Jadi, ada perbaikan sebelum SPT masuk,” imbuhnya.

Bahasan mengenai CRM ini juga bisa Anda lihat dalam berbagai wawancara dengan sejumlah narasumber di majalah InsideTax edisi ke-41. Download majalah InsideTax di sini. (kaw)