Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan terus membenahi pelayanan guna mewujudkan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai single identity number.
Dirjen Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan Ditjen Dukcapil akan membenahi pelayanan mulai dari sisi pelayanan hingga keamanan data kependudukan. Terlebih, Ditjen Dukcapil juga mendapatkan dukungan dari World Bank.
"Database kependudukan kita benahi tidak hanya perangkat keras seperti storage dan juga cyber security atau perangkat lunaknya," katanya, dikutip pada Minggu (18/6/2023).
Hingga saat ini, sudah ada 5.894 lembaga yang menjalin kerja sama pemanfaatan data dengan Ditjen Dukcapil. Melalui kerja sama tersebut, sudah ada 11,5 miliar data NIK yang diakses oleh lembaga pengguna data.
Ke depan, kerja sama akan diperluas guna mewujudkan NIK sebagai basis data seluruh pelayanan publik. Saat ini, yang sudah berlaku adalah NIK sebagai pengganti NPWP serta nomor kepesertaan JKN-KIS dan BPJS Kesehatan.
"Nanti, akan berlaku pula untuk pelayanan publik lainnya. Artinya, Ditjen Dukcapil akan menjadi backbone dan basis data semua jenis pelayanan publik. Inilah nilai strategis dari Ditjen Dukcapil," ujar Teguh.
Sebagai informasi, Ditjen Dukcapil baru-baru ini mendapatkan pinjaman US$250 juta atau Rp3,7 triliun guna memperkuat sistem kependudukan dan pencatatan sipil di Ditjen Dukcapil.
Pinjaman akan dipakai untuk mengembangkan infrastruktur publik digital prioritas seperti platform verifikasi identitas, electronic know your customer (e-KYC), identifikasi digital, serta pertukaran data untuk memfasilitasi proses berbagi informasi antarkementerian yang mudah dan aman. (rig)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.