AMERIKA SERIKAT

Ditentang Oposisi, Yellen Berkukuh Dukung Kenaikan Tarif Pajak

Muhamad Wildan | Sabtu, 27 Maret 2021 | 15:01 WIB
Ditentang Oposisi, Yellen Berkukuh Dukung Kenaikan Tarif Pajak

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (Foto: Getty Images/bbc.com)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan AS Janet Yellen berkukuh kenaikan tarif pajak korporasi dan atas penghasilan dari orang berpenghasilan tinggi diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi.

Di hadapan anggota Kongres AS pada House Financial Services Committee, Yellen mengatakan peningkatan penerimaan negara adalah cara yang adil untuk mendukung belanja pemerintah.

"Paket kebijakan yang terdiri dari investasi terhadap infrastruktur dan SDM akan membantu penciptaan lapangan kerja. Perubahan struktur pajak diperlukan untuk mendanai program-program ini," ujar Yellen, dikutip Rabu (24/3/2021).

Baca Juga:
Soal Rencana Tarif PPN 12%, DJP Pastikan Transparansi Penggunaannya

Seperti diketahui, Pemerintah AS di bawah pemerintahan Biden berencana membelanjakan dana sebesar US$3 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja pada sektor manufaktur, serta perluasan pendidikan dan pelatihan kerja.

Partai Demokrat cenderung mendukung kebijakan ini. Meski demikian, Partai Republik memandang kebijakan pembangunan dan peningkatan pajak yang diusung Biden mengganggu pemulihan perekonomian.

"Kita tahu peningkatan pajak korporasi akan menyebabkan peningkatan biaya yang ditanggung oleh usaha kecil, sekolah, dan rumah tangga AS," ujar anggota Kongres AS dari Partai Republik Ann Wagner seperti dilansir thehill.com.

Baca Juga:
Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Wagner mengatakan sekarang adalah waktu yang tidak tepat untuk meningkatkan tarif pajak. Saat ini, aktivitas perekonomian mulai berjalan kembali dan perlahan memulih sehingga sekarang bukan waktu yang tepat untuk meningkatkan tarif pajak.

Menanggapi hal tersebut, Yellen mengatakan hingga saat ini belum ada riset yang membuktikan adanya korelasi antara kenaikan pajak korporasi dengan harga pada level konsumen.

"Pemerintah tidak berencana mengeluarkan kebijakan yang membebani usaha kecil. Kebijakan ke depan akan ditujukan untuk peningkatan investasi guna menciptakan perekonomian yang kompetitif dan produktif," ujar Yellen. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 04 Desember 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Rencana Tarif PPN 12%, DJP Pastikan Transparansi Penggunaannya

Minggu, 01 Desember 2024 | 15:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Ancam BRICS dengan Bea Masuk 100 Persen, Ternyata Ini Sebabnya

Sabtu, 30 November 2024 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Langsung Kenakan Bea Masuk Impor dari Meksiko, Kanada, dan China

Jumat, 29 November 2024 | 19:15 WIB AMERIKA SERIKAT

Biden Harap Trump Batalkan Kebijakan Bea Masuknya

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra