AMERIKA SERIKAT

Ditentang Oposisi, Yellen Berkukuh Dukung Kenaikan Tarif Pajak

Muhamad Wildan | Sabtu, 27 Maret 2021 | 15:01 WIB
Ditentang Oposisi, Yellen Berkukuh Dukung Kenaikan Tarif Pajak

Menteri Keuangan AS Janet Yellen. (Foto: Getty Images/bbc.com)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan AS Janet Yellen berkukuh kenaikan tarif pajak korporasi dan atas penghasilan dari orang berpenghasilan tinggi diperlukan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan pemulihan ekonomi.

Di hadapan anggota Kongres AS pada House Financial Services Committee, Yellen mengatakan peningkatan penerimaan negara adalah cara yang adil untuk mendukung belanja pemerintah.

"Paket kebijakan yang terdiri dari investasi terhadap infrastruktur dan SDM akan membantu penciptaan lapangan kerja. Perubahan struktur pajak diperlukan untuk mendanai program-program ini," ujar Yellen, dikutip Rabu (24/3/2021).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Seperti diketahui, Pemerintah AS di bawah pemerintahan Biden berencana membelanjakan dana sebesar US$3 triliun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja pada sektor manufaktur, serta perluasan pendidikan dan pelatihan kerja.

Partai Demokrat cenderung mendukung kebijakan ini. Meski demikian, Partai Republik memandang kebijakan pembangunan dan peningkatan pajak yang diusung Biden mengganggu pemulihan perekonomian.

"Kita tahu peningkatan pajak korporasi akan menyebabkan peningkatan biaya yang ditanggung oleh usaha kecil, sekolah, dan rumah tangga AS," ujar anggota Kongres AS dari Partai Republik Ann Wagner seperti dilansir thehill.com.

Baca Juga:
Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Wagner mengatakan sekarang adalah waktu yang tidak tepat untuk meningkatkan tarif pajak. Saat ini, aktivitas perekonomian mulai berjalan kembali dan perlahan memulih sehingga sekarang bukan waktu yang tepat untuk meningkatkan tarif pajak.

Menanggapi hal tersebut, Yellen mengatakan hingga saat ini belum ada riset yang membuktikan adanya korelasi antara kenaikan pajak korporasi dengan harga pada level konsumen.

"Pemerintah tidak berencana mengeluarkan kebijakan yang membebani usaha kecil. Kebijakan ke depan akan ditujukan untuk peningkatan investasi guna menciptakan perekonomian yang kompetitif dan produktif," ujar Yellen. (Bsi)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Kamis, 17 Oktober 2024 | 19:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Trump Janji Hentikan Pemajakan Berganda Atas Warga AS di Luar Negeri

Rabu, 16 Oktober 2024 | 16:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Minta Perusahaan Bangun Pabrik di AS, Trump Rancang Bea Masuk Tinggi

Senin, 30 September 2024 | 11:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Perusahaan Pindah Pabrik ke Luar AS, Trump Bakal Kenai Bea Masuk 200%

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja