PRANCIS

Ditekan AS, Prancis Putuskan Tunda Pengenaan Pajak Digital

Dian Kurniati | Selasa, 21 Januari 2020 | 09:40 WIB
Ditekan AS, Prancis Putuskan Tunda Pengenaan Pajak Digital

Presiden Prancis Emmanuel Macron dan President AS Donald Trump berpegangan tangan di Gedung Putih (foto: Andrew Harnik/Associated Press)

NEW YORK, DDTCNews—Presiden Prancis Emmanuel Macron memutuskan menunda rencana memungut pajak dari perusahaan-perusahaan digital asal AS seperti Google tahun ini usai berbicara dengan Presiden AS Donald Trump via telepon.

Kedua negara sepakat melakukan gencatan senjata setidaknya hingga akhir 2020. AS pun merespons keputusan Prancis dengan turut menunda rencana kenaikan bea masuk komoditas-komoditas unggulan Prancis hingga 100%.

"Kami akan bekerja bersama dalam kesepakatan yang baik untuk menunda kenaikan tarif," cuit Macron dalam media sosialnya, Selasa (21/01/2020).

Baca Juga:
Biaya Hidup Makin Mahal, Senator Usul Jasa Listrik-Internet Bebas PPN

Kendati rencana menarik pajak digital ditunda, salah seorang pejabat Prancis menyebutkan pemerintah masih berupaya bernegosiasi dengan AS. Prancis berharap ada kesepakatan internasional dengan AS perihal pajak digital pada akhir tahun ini.

Sementara itu, juru bicara Gedung Putih menuturkan bahwa kedua pemimpin sepakat untuk menyelesaikan negosiasi tentang pajak digital. Tak hanya itu, mereka juga turut membahas masalah bilateral lainnya.

Sejatinya, perselisihan antara Prancis dan AS menyangkut pajak digital sudah terjadi sejak tahun lalu. Ketika itu, Prancis mengaku tidak puas dengan diskusi internasional yang berjalan lambat.

Baca Juga:
Jaga Daya Beli, India Naikkan Threshold Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk diketahui, Prancis saat itu ingin mengenakan pajak digital sebesar 3 persen dari total pendapatan perusahaan teknologi yang nilai transaksinya sudah mencapai lebih dari 750 juta euro atau setara US$832 juta.

Negara-negara Eropa lainnya pun juga bersiap mengikuti jejak Prancis untuk membuat kebijakan serupa, seperti Italia dan Australia. Bahkan, negara seperti Kanada dan AS sendiri juga tengah menjajaki pajak digital itu.

Menanggapi keinginan Prancis, AS mengancam akan mengenakan tarif hingga 100% pada seluruh produk Prancis yang masuk ke AS di antaranya seperti anggur dan keju dengan total nilai mencapai US$2,4 miliar.

Baca Juga:
Presiden Trump Siapkan Tarif Bea Masuk untuk Impor dari Uni Eropa

Pajak digital saat ini memang tengah menjadi pembahasan internasional. Pembaharuan aturan pajak yang telah berusia puluhan tahun kini menjadi isu vital. Apalagi, penetrasi perusahaan raksasa teknologi sangat luas, dan mereka bisa menjual produk secara lintas negara.

Melansir Wall Street Journal, Uni Eropa sudah mengusahakan kesepakatan di antara negara-negara Eropa tentang pajak digital sejak tahun lalu. Meski begitu, kesepakatan itu belum bisa tercapai lantaran ada sejumlah negara yang menolak ide itu.

Negara-negara Eropa yang menolak ide pajak digital di antaranya seperti Irlandia dan Luksemburg di mana mereka juga menjadi rumah bagi kantor pusat regional untuk beberapa perusahaan teknologi AS.

Diskusi tentang pajak digital lantas dibawa ke ranah yang lebih luas, yakni melalui Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Namun, kesepakatan politik di OECD juga belum membuahkan hasil sejauh ini. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Senin, 03 Februari 2025 | 17:30 WIB PMK 136/2024

Ada De Minimis Exclusion, Pajak Minimum Global Bisa Jadi Nol

Senin, 03 Februari 2025 | 16:45 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Keputusan Pembetulan?

Senin, 03 Februari 2025 | 16:21 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Inflasi Januari Cuma 0,76 Persen, Diskon Listrik Jadi Penyebab

Senin, 03 Februari 2025 | 16:09 WIB KOTA TANJUNGPINANG

Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak

Senin, 03 Februari 2025 | 15:30 WIB CORETAX DJP

Baru! DJP Rilis Buku Panduan Pembuatan Bukti Potong PPh Via Coretax

Senin, 03 Februari 2025 | 15:21 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ada Titipan Pesan dari Gibran ke Bahlil Soal Elpiji 3 Kg, Apa Isinya?

Senin, 03 Februari 2025 | 15:09 WIB AGENDA PAJAK

Hadapi 2025, DDTC Gelar Seminar Eksklusif di Cikarang

Senin, 03 Februari 2025 | 14:09 WIB CORETAX SYSTEM

Perlu Waktu, Coretax Belum Nyambung ke Seluruh Bank dan Kementerian

Senin, 03 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Tata Ulang Lahan Kebun Sawit, Pastikan Kepatuhan Pengusaha