IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditanya Anak SD, Jokowi Ungkap Alasan Ibu Kota Tidak Pindah ke Papua

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Juli 2023 | 14:03 WIB
Ditanya Anak SD, Jokowi Ungkap Alasan Ibu Kota Tidak Pindah ke Papua

Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan murid SD di Ballroom Cendrawasih, Swiss-Belhotel, Kota Jayapura, Papua, Jumat (7/7/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasannya tidak memindahkan ibu kota Indonesia ke Papua dan malah memilih Kalimantan sebagai lokasi baru. Hal ini diungkap di tengah pertemuan Jokowi bersama perwakilan murid-murid SD di Kota Jayapura, Papua di sela kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kesia Olivia Ergor, seorang pelajar SD melempar pertanyaan kepada Presiden Jokowi. Dia bertanya mengapa Papua tidak dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru.

"Indonesia ini sangat besar, dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke ya. Sangat luas sekali," kata Jokowi, Jumat (7/7/2023).

Baca Juga:
Tarif Pajak Kendaraan Terbaru di Provinsi Ini, Berlaku Mulai 2025

Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas tersebut, Jokowi menjelaskan, lokasi ibu kota Nusantara (IKN) akhirnya ditetapkan di Kalimantan. Pertimbangannya, salah satunya, posisinya berada di tengah-tengah kepulauan NKRI sehingga dekat untuk diakses dari sisi barat, timur, utara, maupun selatan Indonesia.

"Kalau dipilih yang timur (misalnya Papua), yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali. 9 jam dari Aceh ke Papua naik pesawat. Itu kalau naik kapal bisa berminggu-minggu," kata Jokowi.

Pembangunan IKN Dikebut

Seperti diketahui, pemerintah terus mengebut pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Pemerintah mengeklaim progres pembangunan IKN sudah sebesar 29,27% per Juni 2023. Dalam prosesnya, terdapat 4 tahap pembentukan IKN, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:
Loket Khusus Fasilitas Perpajakan IKN Tersedia di Kantor Pajak Berau

Di sisi lain, mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri, dan prajurit TNI ke Ibu Kota Nusantara ditargetkan dimulai pada 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sempat mengatakan pemerintah akan memindahkan 16.990 orang pegawai pada tahap awal. Angka ini terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian/lembaga serta serta 5.716 personel Polri/TNI. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 20 November 2024 | 12:30 WIB PROVINSI PAPUA BARAT

Tarif Pajak Kendaraan Terbaru di Provinsi Ini, Berlaku Mulai 2025

Senin, 11 November 2024 | 16:30 WIB KPP PRATAMA TANJUNG REDEB

Loket Khusus Fasilitas Perpajakan IKN Tersedia di Kantor Pajak Berau

Jumat, 08 November 2024 | 10:00 WIB PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Promo November, Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor

Senin, 04 November 2024 | 16:03 WIB PMK 69/2024

Amended, Criteria for Corporate Taxpayers to Obtain Tax Holiday

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:45 WIB BERITA PAJAK HARI INI

PPN 12 Persen, Pemerintah Ingin Rakyat Lebih Luas Ikut Bayar Pajak

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bagaimana Cara Peroleh Diskon 50 Persen Listrik Januari-Februari 2025?

Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan