Dirjen Pajak: UU HPP Jadi Batu Pijak Penting dalam Reformasi Lanjutan

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan terbitnya UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan berfungsi ganda pada perbaikan regulasi perpajakan dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan UU HPP tak hanya untuk memperbaiki kebijakan perpajakan saat ini. Aturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada akhir Oktober tersebut juga menjadi basis kebijakan perpajakan yang lebih baik pada masa depan.

"Dengan UU HPP, kita akan membangun pondasi perpajakan indonesia yg lebih kuat bukan hanya untuk saat ini, tetapi hingga waktu mendatang," katanya dalam sebuah webinar, Kamis (11/11/2021).

Suryo memaparkan UU HPP mengatur perubahan mendasar pada kebijakan perpajakan Indonesia. Melalui beleid tersebut ketentuan terkait dengan KUP, PPh, PPN dan Cukai mengalami perubahan. Selain itu, masih ada pengaturan baru seperti ketentuan tentang pajak karbon dan program pengungkapan sukarela (PPS) harta bersih.

Untuk itu, lanjutnya, UU HPP tak langsung berlaku penuh saat diundangkan menjadi UU No. 7/2021. Penerapan ketentuan dalam UU HPP dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

"UU HPP akan menjadi batu pijak yang sangat penting bagi proses reformasi selanjutnya. Aturan yang termuat diharapkan dapat berperan mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tuturnya.

Suryo menambahkan UU HPP sebagai proyek jangka panjang dalam bidang perpajakan. Melalui beleid tersebut, sambungnya, peningkatan kinerja penerimaan perpajakan dapat berjalan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional.

"Saat pandemi berakhir dan ekonomi pulih, kita sudah punya landasan hukum dan payung kebijakan untuk melalui era perpajakan yang lebih baik," ujarnya. (rig)