PENGAMPUNAN PAJAK

Dirjen Pajak: Tax Amnesty Belum Ada Kendala

Redaksi DDTCNews | Jumat, 01 Juli 2016 | 09:36 WIB
Dirjen Pajak: Tax Amnesty Belum Ada Kendala

JAKARTA, DDTCNews – Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi menyatakan sejauh ini belum ada hambatan untuk menjalankan tax amnesty pada 1 Juli 2016 nanti.

Ken menjelaskan pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan berusaha sebaik-baiknya dalam menyukseskan program tax amnesty.

“Kalau ada kegagalan dalam menjalankan tax amnesty, itu adalah tanggung jawab saya, dan kami coba lakukan dengan baik dan sesingkatnya,” ucap Ken.

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Ken juga yakin program ini akan berlangsung dengan baik, sebab Indonesia memiliki sifat gotong royong yang tidak atau bahkan belum dimiliki negara lain. “Gotong royong bisa mempercepat jalannya program ini,” tambahnya.

Di samping itu, lanjut Ken, pajak sendiri tidak mencampuri asal-usul dari harta yang didapatkan wajib pajak (WP), karena pajak lebih mengarah ke total harta yang didapat harus dikurangi dengan total utang yang harus dibayar oleh WP.

“Rezim di negara lain pun menerangkan pajak tidak mengenal asal-usul penghasilan dari WP. Hal ini mempertegas dalam program pengampunan pajak ini tidak serumit yang dibayangkan,” ujarnya.

Menurutnya, fitur repatriasi bisa menjadi sarana investasi yang bermanfaat menyerap tenaga kerja guna mengurangi pengangguran serta menimbulkan subjek dan objek pajak yang baru. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?