INFO LOWONGAN KERJA

Dicari, Periset Pajak Lulusan Ilmu Hukum

Redaksi DDTCNews | Kamis, 12 Oktober 2017 | 14:33 WIB
Dicari, Periset Pajak Lulusan Ilmu Hukum

JAKARTA, DDTCNews – Perubahan yang cepat di area pajak domestik dan global telah menimbulkan banyak ketidakpastian dan juga pertanyaan mengenai arah kebijakan yang tepat.

Dalam hal ini, DDTC Fiscal Research hadir untuk menawarkan kajian pajak yang berdiri di atas unsur ilmiah, netral, serta menjamin keseimbangan kepentingan para pemangku kepentingan.

Saat ini, DDTC Fiscal Research telah dipercaya sebagai salah satu think tank pajak terpercaya oleh berbagai kalangan di pemerintahan, LSM, lembaga internasional, akademisi, dan sebagainya. Dengan perkembangan yang semakin pesat tersebut, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari kami sebagai Tax Law Researcher (TRS).

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Berikut kriteria dan persyaratannya:

  • Memiliki gelar sarjana atau magister hukum dari universitas terkemuka.
  • Memiliki minat sebagai peneliti pajak.
  • Memiliki kemampuan analisa yang kuat dan berpengalaman dalam metodologi penelitian hukum (misal penelitian hukum empiris, interpretasi, dll.)
  • Memiliki pengetahuan yang luas tentang masalah perpajakan domestik dan internasional.
  • Mampu memenuhi tenggat waktu dan bekerja di bawah tekanan.
  • Mampu bekerja sebagai individu dan sebagai bagian dari tim.
  • Keahlian dalam bahasa Inggris, secara lisan dan tertulis.
  • Kreatif, imajinatif, dan memiliki keterampilan dalam menulis.

Kandidat yang berminat dan memenuhi persyaratan di atas dianjurkan untuk mengirimkan lamaran ke [email protected] paling lambat 28 Oktober 2017.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Senin, 21 Oktober 2024 | 18:00 WIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DPR Resmi Bentuk 2 Komisi Baru, Membidangi Energi dan Hukum

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 15:30 WIB BEA CUKAI JAKARTA

Gandeng Satpol PP DKI, Bea Cukai Amankan Jutaan Rokok Ilegal

Jumat, 18 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Kinerja Penegakan Hukum Ditjen Pajak selama 1 Dekade Terakhir

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN