PROVINSI JAWA TIMUR

Di Tengah Pandemi, Provinsi Ini Nekat Naikkan Target Pajak 20%

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 September 2020 | 18:32 WIB
Di Tengah Pandemi, Provinsi Ini Nekat Naikkan Target Pajak 20%

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merapikan masker di wajahnya disela-sela menyerahkan bantuan pada perwakilan warga Jawa Timur di Jakarta, Sabtu (22/8/2020). Pemprov Jawa Timur memasang target setoran pajak daerah yang meningkat pada masa pandemi Covid-19 tahun ini. Target pajak daerah naik 20,4% dari Rp10,2 triliun dalam APBD murni menjadi Rp12,3 triliun dalam APBD Perubahan 2020.(ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj)

 

SURABAYA, DDTCNews - Pemprov Jawa Timur memasang target setoran pajak daerah yang meningkat pada masa pandemi Covid-19 tahun ini. Target pajak daerah naik 20,4% dari Rp10,2 triliun dalam APBD murni menjadi Rp12,3 triliun dalam APBD Perubahan 2020.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa optimistis target pajak daerah yang meningkat dapat dipenuhi meskipun pada masa pandemi Covid-19. Menurutnya, kebijakan relaksasi pajak membuat masyarakat lebih patuh membayar pajak sehingga mengerek realisasi penerimaan pajak daerah.

"Sejak April lalu, Pemprov Jatim sudah memberikan keringanan pembayaran pajak dengan pembebasan sanksi," katanya di Surabaya, seperti dikutip Senin (7/9/2020).

Baca Juga:
Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Khofifah meyakini kebijakan relaksasi dan insentif pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan masyarakat membayar pajak. Selain itu, kebijakan insentif pajak daerah juga diperpanjang pemprov sampai dengan November 2020 juga berpotensi terus meningkatkan setoran pajak ke kas pemprov.

Dia menjabarkan kenaikan pajak daerah bersumber dari setoran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Untuk target PKB naik dari Rp4,3 triliun menjadi Rp5,6 triliun atau ada tambahan target setoran sebesar Rp1,3 triliun.

Kemudian target BBNKB naik dari Rp2,1 triliun dalam APBD murni menjadi Rp2,55 triliun atau naik Rp450 miliar. Khofifah menyebutkan kedua jenis pajak tersebut menjadi andalan penerimaan pemprov dan paling banyak diminati wajib pajak saat diberikan relaksasi seperti tahun ini.

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

"Stimulus keringanan pajak telah berhasil menggairahkan penerimaan pajak di semester I. Maka di semester II ini, antusiasme masyarakat dalam membayar pajak dengan memanfaatkan pemutihan diharapkan juga terus meningkat," ujarnya.

Selain itu, pajak rokok juga naik sekitar Rp350 miliar dari target awal yang sebesar Rp1,9 triliun. Dengan demikian target pajak rokok di Jatim pada tahun ini diproyeksikan Rp2,25 triliun. Sementara itu, target pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak berubah dari target awal Rp1,95 triliun.

Sedangkan target pajak daerah yang turun berlaku untuk pajak air permukaan yang dipangkas Rp3 miliar dari target awal Rp30 miliar menjadi Rp27 miliar.

Baca Juga:
Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Tidak ada kenaikan pajak untuk rokok dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor karena berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat yang turun pada tahun ini karena pandemi dan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

"Peningkatan penerimaan pajak daerah ini akan menjadi energi yang luar biasa untuk percepatan pembangunan di Jatim. Kami akan tetap optimis bersama masyarakat Jatim yang semakin tinggi kesadarannya terhadap kewajiban membayar pajak," imbuh Khofifah dilansir klikjatim.com. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 12:00 WIB LITERATUR PAJAK

4 Kunci Strategis Cegah Sengketa Pajak, Selengkapnya Baca Buku Ini

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap III Dimulai

Rabu, 23 Oktober 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dasar DJP dalam Menetapkan Status Suspend terhadap Sertel Wajib Pajak

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:30 WIB PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan, Pemprov Targetkan Raup Rp105 Miliar

Rabu, 23 Oktober 2024 | 10:00 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:45 WIB DPR RI

Said Abdullah Kembali Terpilih Jadi Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:33 WIB KURS PAJAK 23 OKTOBER 2024 - 29 OKTOBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Menguat Atas Nyaris Semua Mata Uang Mitra

Rabu, 23 Oktober 2024 | 09:19 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kementerian Keuangan Kini di Bawah Langsung Presiden Prabowo

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu