PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Di Forum G-20, Sri Mulyani Sebut Omicron Naikkan Ketidakpastian Global

Dian Kurniati | Kamis, 17 Februari 2022 | 11:00 WIB
Di Forum G-20, Sri Mulyani Sebut Omicron Naikkan Ketidakpastian Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam forum G-20. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai munculnya Covid-19 varian Omicron telah meningkatkan ketidakpastian global pada saat ini.

Menkeu mengingatkan bahwa varian Omicron telah melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, serta memberikan dampak pada kesehatan dan perekonomian. Menurutnya, semua negara harus bekerja sama untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi global walaupun prosesnya tidak merata dan tidak mudah.

"Varian Omicron berkontribusi menambah ketidakpastian global. Sama seperti varian Covid sebelumnya, dampak yang dirasakan setiap negara juga berbeda-beda," katanya dalam Opening of the 1st Finance Minister and Central Bank Governor Meeting, Kamis (17/2/2022).

Baca Juga:
Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan penanganan Covid-19 di setiap negara berbeda-beda. Faktor itu di antaranya mengenai kapasitas fasilitas kesehatan dan distribusi vaksin yang tidak merata di dunia.

Menurutnya, penanganan pandemi Covid-19 yang berbeda juga akan berdampak pada tidak meratanya pemulihan ekonomi di dunia. Padahal, pemulihan itu akan menjadi faktor pembentuk lanskap ekonomi global di masa depan.

Sri Mulyani menilai pertemuan G-20 dapat menjadi kesempatan untuk membahas berbagai tantangan pemulihan dunia, terutama Covid-19 varian Omicron atau varian baru lain yang mungkin akan muncul. Dalam hal ini, langkah yang dapat dilakukan misalnya mendorong pemerataan vaksin dan menekan potensi munculnya varian baru.

Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Selain itu, tantangan lain juga perlu dipikirkan karena berpotensi menghambat upaya pemulihan ekonomi global, seperti lonjakan inflasi dan ancaman perubahan iklim. Menurutnya, penanganan berbagai tantangan itu membutuhkan kebijakan fiskal yang lebih terencana karena kebijakan ekonomi makro suatu negara akan dapat menimbulkan dampak bagi negara lain.

"Kita harus identifikasi tantangan ini dan memastikan pertumbuhan ekonomi dunia inklusif untuk memastikan tidak ada yang tertinggal," ujarnya.


Pada 2020, ekonomi dunia tercatat mengalami kontraksi sebesar 3,3% dan mampu tumbuh sebesar 5,9% pada 2021. Adapun pada tahun ini, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan melambat menjadi sebesar 4,4%. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Februari 2025 | 11:51 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 08:38 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Pentingnya Coretax dan Komitmen Sri Mulyani Benahi Sistem Pajak

Selasa, 11 Februari 2025 | 14:16 WIB CORETAX DJP

Di Depan Investor, Sri Mulyani: Kami Terus Usaha Benahi Coretax

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Februari 2025 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DPP Belum Sesuai PMK 11/2025, Perlukah PKP Bikin Faktur Pengganti?

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:51 WIB KEPATUHAN PAJAK

Pejabat Kemenkeu Tersangka, DPR Minta Rakyat Tetap Patuh Bayar Pajak

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:04 WIB CORETAX SYSTEM

Banyak Keluhan terkait Coretax, Ombudsman Ingatkan DJP Soal Ini

Rabu, 12 Februari 2025 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PERPAJAKAN

Gebrakan Kebijakan Bea Masuk Presiden AS Donald Trump

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:45 WIB CORETAX SYSTEM

Efek Coretax ke Penerimaan, DJP Pantau Setoran Pajak Jelang Deadline

Rabu, 12 Februari 2025 | 10:30 WIB KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

PPN yang Dipungut Tak Disetor ke Kas Negara, WP Ditahan Kejari

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Biar PPh 21-nya Ditanggung Pemerintah, NIK-NPWP Pegawai Harus Padan

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Beberkan Capaian Insentif Pajak dalam Menarik Investasi

Rabu, 12 Februari 2025 | 09:27 WIB KURS PAJAK 12 FEBRUARI 2025 - 18 FEBRUARI 2025

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah Terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra