KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Dian Kurniati | Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB
Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Menkeu Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan keuangan dalam Financial Action Task Force (FATF) Ministerial Meeting.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia sebagai anggota penuh akan memainkan peran aktif dan konstruktif dalam mendukung program FATF. Melalui upaya tersebut, Indonesia diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang berintegritas dan bebas dari kejahatan keuangan.

"Indonesia berkomitmen akan memainkan peran aktif dan konstruktif dalam upaya-upaya positif yang dilakukan FATF demi membangun masa depan sistem keuangan yang berintegritas dan bebas dari kejahatan keuangan," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Sabtu (20/4/2024).

Baca Juga:
Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Sri Mulyani mengatakan FATF Ministerial Meeting dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan IMF-World Bank Spring Meeting. Dia pun turut menghadiri pertemuan tersebut pada 18 April 2024 lalu.

Pada FATF Ministerial Meeting, dia menyatakan Indonesia sangat berdedikasi dalam meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas dalam memerangi kejahatan keuangan, khususnya dalam bidang aset virtual. Pada 2023 lalu, jumlah aset virtual sitaan yang teridentifikasi meningkat menjadi 52%, dari hanya sebesar 10% sebelumnya.

Indonesia telah secara resmi bergabung sebagai anggota penuh dari FATF sejak 2023. Indonesia adalah negara ke-40 yang berhasil menjadi anggota FATF.

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Keanggotaan Indonesia dalam FATF juga telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Keputusan Presiden (Keppres) 14/2024 pada 5 April 2024.

FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (AML/CFT/CPF). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja