KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Dian Kurniati | Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB
Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Menkeu Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Indonesia dalam memerangi kejahatan keuangan dalam Financial Action Task Force (FATF) Ministerial Meeting.

Sri Mulyani mengatakan Indonesia sebagai anggota penuh akan memainkan peran aktif dan konstruktif dalam mendukung program FATF. Melalui upaya tersebut, Indonesia diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem keuangan yang berintegritas dan bebas dari kejahatan keuangan.

"Indonesia berkomitmen akan memainkan peran aktif dan konstruktif dalam upaya-upaya positif yang dilakukan FATF demi membangun masa depan sistem keuangan yang berintegritas dan bebas dari kejahatan keuangan," katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Sabtu (20/4/2024).

Baca Juga:
Bikin Faktur Pajak Fiktif, Dua Bos Perusahaan Diserahkan ke Kejaksaan

Sri Mulyani mengatakan FATF Ministerial Meeting dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan IMF-World Bank Spring Meeting. Dia pun turut menghadiri pertemuan tersebut pada 18 April 2024 lalu.

Pada FATF Ministerial Meeting, dia menyatakan Indonesia sangat berdedikasi dalam meningkatkan kepatuhan, transparansi, dan efektivitas dalam memerangi kejahatan keuangan, khususnya dalam bidang aset virtual. Pada 2023 lalu, jumlah aset virtual sitaan yang teridentifikasi meningkat menjadi 52%, dari hanya sebesar 10% sebelumnya.

Indonesia telah secara resmi bergabung sebagai anggota penuh dari FATF sejak 2023. Indonesia adalah negara ke-40 yang berhasil menjadi anggota FATF.

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Keanggotaan Indonesia dalam FATF juga telah ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Keputusan Presiden (Keppres) 14/2024 pada 5 April 2024.

FATF merupakan organisasi internasional yang berfokus dalam pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah masal (AML/CFT/CPF). (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 24 Desember 2024 | 13:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Bikin Faktur Pajak Fiktif, Dua Bos Perusahaan Diserahkan ke Kejaksaan

Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sabtu, 21 Desember 2024 | 07:30 WIB BEA CUKAI KUDUS

Bea Cukai Gerebek Gudang di Jepara, Ternyata Jadi Pabrik Rokok Ilegal

Kamis, 19 Desember 2024 | 11:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Sempat Buron 2 Pekan, DJP Tahan 1 Tersangka Tindak Pidana Pajak

BERITA PILIHAN
Selasa, 24 Desember 2024 | 21:30 WIB CORETAX SYSTEM

Simak! Keterangan Resmi DJP Soal Tahapan Praimplementasi Coretax

Selasa, 24 Desember 2024 | 19:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sempat Menolak, PDIP Kini Berbalik Dukung PPN 12 Persen

Selasa, 24 Desember 2024 | 18:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Hingga November, Kanwil DJP Jakbar Kumpulkan Pajak Rp57,67 Triliun

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:00 WIB PMK 81/2024

Ini Aturan Terbaru Pengkreditan Pajak Masukan Sebelum Pengukuhan PKP

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:00 WIB CORETAX SYSTEM

Nanti Ada Coretax, Masih Perlu Ajukan Sertifikat Elektronik?

Selasa, 24 Desember 2024 | 15:00 WIB KPP PRATAMA KOSAMBI

Utang Pajak Rp632 Juta Tak Dilunasi, Mobil WP Akhirnya Disita KPP