Demi Insentif, Pemerintah Siap Tanggung Defisit Rp1,91 Kuadriliun

CANBERRA, DDTCNews - Pemerintah Australia berencana melanjutkan kebijakan insentif pajak untuk jutaan pekerja serta bagi pengusaha walaupun harus memperlebar defisit anggaran 2020-2021 hingga AU$184,5 miliar atau setara dengan Rp1,91 kuadriliun.

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pelebaran defisit yang dimulai pada 1 Juli 2020 sampai dengan 30 Juni 2021 itu tidak dapat dihindari demi mencegah semakin banyak warga jatuh miskin.

Tingkat pengangguran diperkirakan akan naik menjadi 9,25% pada akhir Desember, yang berarti 240.000 orang akan kehilangan pekerjaan mengingat tingkat pengangguran telah mencapai 7,4% pada Juni lalu.

"[Jika tidak ada insentif pajak] kita akan melihat tidak hanya ratusan ribu warga Australia menjadi miskin, tetapi juga membuat ribuan warga Australia akan mati," katanya di Canberra, seperti dikutip Kamis (23/7/2020).

Pemerintah Morrison berencana memberikan insentif pajak untuk mengerek konsumsi rumah tangga sekaligus mencegah penurunan investasi sebesar 19,5%.

Menteri Keuangan Josh Frydenberg mengatakan pemulihan dunia usaha melalui insentif pajak dan belanja di bidang infrastruktur merupakan langkah prioritas pemerintah untuk memulihkan perekonomian, meski masih menghadapi pertentangan dari Partai Buruh.

Ekonomi Australia pada 2020 diperkirakan menyusut 2,5%, lebih dalam dibandingkan dengan kondisi tahun lalu yang turun 0,25%. Defisit anggaran diperkirakan akan mencapai AU$184,5 miliar tahun fiskal ini, berbanding terbalik dengan proyeksi awal surplus AU$11 miliar.

Pada pengumuman anggaran federal Oktober mendatang, pemerintah akan kembali menegaskan bahkan pertumbuhan ekonomi akan menjadi cara terbaik menangani lonjakan utang bruto persemakmuran yang tercatat AU$851,9 miliar pada Juni 2020.

"Jalur untuk menumbuhkan ekonomi adalah melalui program keterampilan, investasi infrastruktur, dan reformasi pajak," ujar Frydenberg.

Reformasi pajak yang sedang digodok Frydenberg misalnya, berupaya mempercepat rencana pemotongan pajak pribadi yang semula akan dimulai pada 2022 dan 2024, dilakukan dua tahap senilai AU$143 miliar untuk satu dekade.

Anggota parlemen Partai Liberal Jason Falinski termasuk yang mendukung rencana mempercepat pemotongan pajak untuk menyelamatkan perekonomian.

Dia menilai sistem pajak harus lebih adil, lebih sederhana, dan lebih efisien. "Semakin besar insentif untuk pekerja akan semakin baik," katanya, dilansir dari smh.com.au. (Bsi)