Defisit APBN Melebar karena Covid-19, Sri Mulyani: Cukup Manageable

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menegaskan pelebaran defisit APBN akibat pandemi Covid-19 sejauh ini masih cukup terkendali atau manageable.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah menerbitkan Perpu 1/2020 yang kini disahkan menjadi UU 2/2020 untuk memperlebar defisit hingga di atas 3% PDB selama 3 tahun. Meski terjadi pelebaran defisit, dia memastikan keuangan negara masih terkendali, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

"Dibandingkan dengan negara-negara lain dan bahkan dibandingkan dengan capaian di mana kita mampu memulihkan ekonomi, defisit APBN kita relatif dalam kondisi cukup manageable," katanya, Kamis (21/10/2021).

Sri Mulyani mengatakan APBN menjadi instrumen countercyclical untuk menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19, memberi perlindungan sosial kepada masyarakat, serta mendukung pemulihan ekonomi. Kondisi itu menyebabkan defisit APBN 2020 melebar hingga mencapai 6,01% PDB.

Memasuki 2021, APBN dirancang dengan defisit 5,7% PDB karena pandemi Covid-19 masih berlanjut. Sri Mulyani menyebut defisit tersebut sudah semakin mengecil seiring dengan langkah konsolidasi fiskal yang dilakukan pemerintah.

Langkah konsolidasi fiskal tersebut meliputi optimalisasi penerimaan negara, perbaikan dari sisi belanja, serta inovasi pembiayaan. Dengan upaya-upaya tersebut, pemerintah dan DPR pun sepakat merancang APBN 2022 dengan defisit sebesar 4,85% PDB, sebelum kembali ke bawah 3% pada 2023.

"Tentu tetap kami perlu melakukan pemulihan kembali kondisi APBN kita yang mengalami tekanan sangat berat," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan APBN telah bekerja keras menahan dampak pandemi Covid-19 pada kesehatan, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Dia berharap upaya tersebut dapat mendorong pemulihan ekonomi hingga kembali ke level normal atau di atas 5%. (sap)