Defisit Anggaran 2024 Tetap Ditarget 2,7 Persen, DJP Bakal Full Force

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan defisit anggaran pada akhir tahun ini tetap akan sebesar 2,7% dari PDB, sesuai dengan outlook APBN 2024 yang dirilis Kemenkeu pada semester I/2024.

Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, terdapat beberapa jenis belanja yang realisasinya saat ini masih tetapi akan dipercepat di akhir. Salah satu belanja yang akan dipercepat di akhir tahun adalah belanja terkait infrastruktur IKN.

"Contoh, anggaran untuk IKN belum sampai 50% yang direalisasikan, tetapi pekerjaan fisik jalan terus. Ketika pekerjaan fisik selesai, diserahterimakan, pembayaran akan langsung full, ini biasanya terjadi di kuartal IV/2024. Jadi, di kuartal IV/2024 memang ada percepatan dari belanja-belanja yang sifatnya fisik," ujar Suahasil, Senin (23/9/2024).

Dengan demikian, meski defisit anggaran hingga Agustus 2024 tercatat masih sebesar 0,68% dari PDB, defisit anggaran akan naik sesuai dengan outlook seiring dengan percepatan belanja negara menjelang akhir tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan pihaknya akan berupaya untuk merealisasikan penerimaan pajak pada outlook APBN 2024 yang ditetapkan senilai Rp1.921,9 triliun, 96,6% dari target senilai Rp1.988,9 triliun.

"Kami akan full force untuk melakukan kegiatan supaya capaian penerimaan dapat sesuai dengan outlook yang diharapkan," ujar Suryo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengatakan lebarnya defisit anggaran pada tahun ini disebabkan oleh tekanan pada pendapatan negara di tengah bertumbuhnya belanja.

"Ini karena penerimaan mengalami tekanan, dan belanja pertumbuhannya cukup baik," ujar Sri Mulyani.

Seperti diketahui, defisit pada APBN 2024 sesungguhnya telah ditetapkan senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% dari PDB. Namun, akibat belanja negara yang diperkirakan akan melampaui pagu yang telah ditetapkan, outlook defisit anggaran ditetapkan senilai Rp609,7 triliun atau 2,7% dari PDB.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan anggaran, pemerintah akan meningkatkan penggunaan saldo anggaran lebih dari Rp51,38 triliun menjadi Rp151,38 triliun. (sap)