DBH Banten Jadi Polemik Lagi, Pemprov Dituntut Transparan

TANGERANG SELATAN, DDTCNews - Dana bagi hasil (DBH) Provinsi Banten kepada kabupaten/kota kembali menjadi polemik. Kali ini DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memandang Pemprov Banten tidak transparan mengenai DBH yang dibagihasilkan kepada Pemkot Tangsel.

Anggota Banggar DPRD Kota Tangsel Muhamad Azis mengatakan pemangkasan DBH untuk Kota Tangsel sebesar Rp125 miliar yang dilakukan oleh Pemprov Banten tidak transparan.

Oleh karena itu, Azis meminta kepada Pemprov Banten untuk menjelaskan alasan dari dipangkasnya DBH yang menjadi hak Kota Tangsel dan pajak yang telah dipungut oleh Pemprov Banten.

"Saya sudah komunikasi ke dewan provinsi mengapa besaran pajak dana DBH itu kok tidak sesuai. DBH dari provinsi itu berkurang hampir Rp125 miliar, ini yang sebenarnya kita minta kepada provinsi agar transparan," ujar Azis, dikutip Kamis (28/10/2021).

Sesuai dengan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota antara lain adalah 30% dari PKB dan BBNKB, 70% dari PBB-KB, 70% dari pajak rokok, dan 50% dari pajak air permukaan.

Bagian kabupaten/kota ditetapkan dengan memperhatikan aspek pemeretaan serta potensi dari setiap kabupaten/kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai DBH pajak provinsi bagi kabupaten/kota diatur lebih lanjut dengan perda provinsi.

Mengingat DBH yang didapatkan oleh Kota Tangsel seharusnya sejalan dengan pajak yang diterima, Azis mengatakan pihaknya juga telah menanyakan nilai pajak yang diterima oleh Pemprov Banten.

"Jumlahnya kita tanyakan, berapa sih sebenarnya totalnya semua itu. Kalau TAPD atau Pemkot ini kan sama dengan kita ketika kita tanya, tidak tahu, katanya dari gubernur langsung sekian," ujar Azis seperti dilansir kedaipena.com. (sap)