Data Wajib SPT Dit. Pemeriksaan & Dit. Potensi Beda, Ini Penjelasannya

JAKARTA, DDTCNews - Data jumlah wajib pajak (WP) yang digunakan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak (DJP) lebih kecil daripada data yang diumumkan Direktorat Potensi Penerimaan dan Kepatuhan Pajak. Kenapa dan bagaimana penjelasannya?

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Irawan mengatakan jumlah WP wajib lapor Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan direktoratnya memang lebih rendah dari data kepatuhan yang selama ini dikeluarkan DJP.

Dia menuturkan untuk urusan pemeriksaan. dalam hal ini mengukur kinerja rasio cakupan pemeriksaan (Audit Coverage Ratio/ACR), data jumlah WP yang dipakai berbeda dengan data jumlah WP wajib SPT yang dikeluarkan Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak.

Salah satu pembedanya ialah ACR tidak memasukkan WP orang pribadi karyawan. "Untuk WP wajib SPT, yang kami hitung untuk pemeriksaan itu hanya WP badan dan WP OP nonkaryawan, maka jumlahnya sekitar 3,9 juta," katanya dalam acara Ngobras di Kantor Pusat DJP, Selasa (11/2/2020).

Irawan menuturkan untuk WP OP karyawan memiliki jumlah yang sangat besar. Karena itu, tidak semua WP OP karyawan masuk dalam radar pemeriksaan otoritas pajak. Menurutnya, hanya sebagai kecil dari WP OP karyawan yang masuk dalam penghitungan ACR.

Itulah sebabnya, terdapat perbedaan yang besar untuk WP wajib SPT secara umum dan untuk kepentingan pemeriksaan. Jika merujuk data tahun lalu, DJP melansir target kepatuhan formal WP sebesar 18,3 juta. Hingga akhir tahun realisasi kepatuhan formal WP bergerak di angka 13,4 juta atau memenuhi 73% dari target.

"WP karyawan itu yang paling banyak jumlahnya dan itu tidak kami pakai dan kalaupun ada yang diperiksa itu sedikit, sehingga yang kami pakai sebagai dasar untuk menghitung ACR hanya WP badan dan WP OP nonkaryawan," jelasnya.

Adapun hasil kegiatan pemeriksaan tahun lalu telah dilakukan pada 61.801 wajib pajak. Perinciannya, untuk pemeriksaan terhadap WP Badan mencapai 35.391 dan pemeriksaan kepada WP orang pribadi mencapai 26.410 pemeriksaan.

Kinerja tersebut dari sisi jumlah pemeriksaan mengalami peningkatan dari tahun fiskal 2018. Kegiatan pemeriksaan yang dilakukan DJP pada 2018 mencapai 50.600, dengan kata lain terdapat peningkatan kegiatan pemeriksaan sekitar 11 ribu wajib pajak atau naik 20%.

Akan tetapi, rasio cakupan pemeriksaan pada 2019 sebesar 1,58% dari total wajib pajak (WP) yang wajib lapor SPT. Realisasi ACR tersebut lebih rendah dari 2018 yang mencapai 1,61% dari total WP yang wajib menyampaikan SPT. (Bsi)