Data dari SPPH Tak Bisa Dijadikan Dasar Pemidanaan Wajib Pajak, Tapi..

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan memerinci ketentuan mengenai data dan informasi yang bersumber dari surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) program pengungkapan sukarela (PPS).

Pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 196/2021, disebutkan data dan informasi yang bersumber dari SPPH tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memidanakan wajib pajak.

"Data dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak," bunyi Pasal 22 ayat (2) PMK 196/2021, dikutip Senin (27/12/2021).

Ketentuan sejenis sesungguhnya sudah tertuang pada Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 11 ayat (1) huruf c UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pada ayat penjelas dari kedua ayat pada UU HPP tersebut, ditegaskan tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana perpajakan dan tindak pidana lainnya.

Meski demikian, data dan informasi masih dapat dikelola oleh otoritas lain yang berwenang untuk melakukan penanganan atas tindak pidana.

Melalui Pasal 22 ayat (2) PMK 196/2021, Kementerian Keuangan memerinci ketentuan bila otoritas yang berwenang melakukan penanganan tindak pidana memiliki data dan informasi yang diungkapkan wajib pajak pada SPPH.

Bila data dan informasi yang diungkapkan pada SPPH ternyata juga dimiliki dan digunakan oleh otoritas yang berwenang untuk melakukan tindak pidana, maka otoritas yang berwenang tersebut tetap dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindak pidana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) termasuk tindak pidana bersifat transnasional meliputi narkotika, psikotropika, obat terlarang, terorisme, perdagangan manusia, hingga pencucian uang. (sap)