INKLUSI KEUANGAN

Darmin: Pemerintah Siapkan Enam Agenda Kerja 

Redaksi DDTCNews | Selasa, 22 Januari 2019 | 11:12 WIB
Darmin: Pemerintah Siapkan Enam Agenda Kerja 

Menko Perekonomian Darmin Nasution

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) telah memetakan agenda kerja di 2019. Tantangan target 75% inklusi keuangan akan dijawab dengan enam kegiatan untuk genjot pendalaman pasar keuangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan keenam kegiatan tersebut adalah Pertama, peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen. Kedua, perluasan pembukaan rekening. Ketiga, percepatan sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan.

Agenda keempat, optimalisasi dalam layanan agen bank. Kelima, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai. Keenam, penguatan monitoring dan evaluasi keuangan inklusif.

Baca Juga:
OJK Berwenang Awasi Aset Kripto, Seluruh Aturan Bappebti Akan Diadopsi

"Kita harus lebih dalam melihat fenomena keuangan inklusif ini. Indikatornya bukan sekedar bicara tentang berapa jumlah penduduk yang memiliki rekening di bank, tapi kita juga harus tahu seberapa aktif rekening tersebut,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1/2019).

Mantan Dirjen Pajak itu menerangkan keenam poin fokus kegiatan pada tahun ini ialah untuk tantangan fundamental keuangan nasional. Tantangan tersebut adalah melakukan transformasi pola penempatan aset dan dana masyarakat di instrumen keuangan.

Hal ini menjadi tantangan inklusi keuangan karena masyarakat lebih suka memarkir dana pada instrumen investasi tradisional seperti tanah. Hal ini kemudian membuat mobilisasi dana masyarakat cenderung stagnan.

Baca Juga:
Penyesuaian Tarif Pajak Kripto, OJK Siap Bahas dengan Kemenkeu

"Saving kita terlalu rendah dibanding investasi. Terlalu banyak bagian dari income yang tidak dikonsumsi dan tidak menjadi saving yang aktif. Syarat menjadi aktif adalah taruh di bank atau instrumen keuangan," tandasnya.

Oleh karena itu, transformasi harus dimulai sejak dini. Dengan demikian kalangan pelajar menjadi target awal untuk inklusi keungan dalam jangka panjang. Program Simpanan Pelajar (SimPel) pun telah dijalankan dengan kunjungan mobil bank ke sekolah-sekolah.

Program ini melibatkan 322.093 sekolah dan menghasilkan pembukaan rekening SimPel sebesar 16.280.353 selama periode 2015 hingga 2018.

“Untuk SimPel, saya berharap hal ini dapat dikaitkan dengan hari menabung. Misal sekali di awal bulan. Kemudian kita berikan reward pada siswa-siswa yang rajin menabung. Saya yakin itu juga akan membantu untuk melahirkan rekening aktif,” pesan Darmin. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 09 September 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

OJK Berwenang Awasi Aset Kripto, Seluruh Aturan Bappebti Akan Diadopsi

Jumat, 16 Agustus 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penyesuaian Tarif Pajak Kripto, OJK Siap Bahas dengan Kemenkeu

Minggu, 11 Agustus 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengawasan Aset Kripto Bakal Pindah ke OJK pada Tahun Depan

Jumat, 02 Agustus 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kembangkan Financial Center IKN, OJK Siapkan Regulasi Soal Trust

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN