PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Darmin: Langkah Jokowi-JK Sudah Tepat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Oktober 2016 | 14:02 WIB
Darmin: Langkah Jokowi-JK Sudah Tepat

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi prioritas dalam pemerintahan era kepemimpinan Jokowi-JK.

Seluruh kementerian tetap terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui kebijakannya masing-masing. Harus ada langkah fundamental dan taktis dalam mendorong pembangunan infrastruktur ini.

"Dalam situasi ekonomi global yang tengah melambat, pemerintah harus melakukan reformasi fiskal. Misal, dengan memangkas subsidi secara besar-besaran," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Baca Juga:
Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Menurut Darmin, Indonesia selalu tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan negara lain. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan pemangkasan subsidi.

"Subsidi dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Aliran dana subsidi tentunya bisa ditekan secara besar-besaran guna merubah kegiatan komsumtif menjadi lebih produktif," katanya.

Dia menambahkan bahwa pada tahun 2014 menjadi titik awal dari reformasi fiskal. Pengeluaran didorong ke pembangunan infrastuktur, kesehatan, dan pendidikan.

Baca Juga:
Realisasi Belanja Subsidi dan Kompensasi Tumbuh 31%, Ini Kata Wamenkeu

Di samping itu, melalui pembangunan infrastruktur permasalahan ketimpangan akan teratasi, lalu gini ratio akan membaik. Dengan demikian, angka kemiskinan juga akan berkurang dengan cepat.

"Lemahnya kondisi perekonomian saat ini, bisa kita dorong melalui pembangunan infrastruktur. Melalui pembangunan itulah, kondisi perekonomian nasional bisa dengan cepat tertolong," tutup Darmin.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 17 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Prabowo Sebut Proyek Infrastruktur Bakal Banyak Diserahkan ke Swasta

Kamis, 28 November 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Kriteria Penerima Subsidi Energi Dievaluasi, Prabowo akan Umumkan

Jumat, 22 November 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Naik Jadi 12 Persen, DJP: Untuk Danai Bansos dan Subsidi

BERITA PILIHAN
Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30 WIB PMK 119/2024

Bertambah! Aspek Penelitian Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan NPWP Non-Efektif, WP Perlu Cabut Status PKP Dahulu

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

DJP Terbitkan Buku Manual Coretax terkait Modul Pembayaran

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:15 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Lima Hal yang Membuat Suket PP 55 Dicabut Kantor Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:00 WIB KOTA BANTUL

Banyak Penambang Tak Terdaftar, Setoran Pajak MBLB Hanya Rp20,9 Juta

Minggu, 02 Februari 2025 | 12:00 WIB CORETAX DJP

PIC Kini Bisa Delegasikan Role Akses Pemindahbukuan di Coretax DJP

Minggu, 02 Februari 2025 | 11:30 WIB KOTA MEDAN

Wah! Medan Bisa Kumpulkan Rp784,16 Miliar dari Opsen Pajak

Minggu, 02 Februari 2025 | 10:30 WIB PMK 116/2024

Organisasi dan Tata Kerja Setkomwasjak, Unduh Peraturannya di Sini