PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Darmin: Langkah Jokowi-JK Sudah Tepat

Redaksi DDTCNews | Selasa, 25 Oktober 2016 | 14:02 WIB
Darmin: Langkah Jokowi-JK Sudah Tepat

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi ketimpangan yang terjadi di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi prioritas dalam pemerintahan era kepemimpinan Jokowi-JK.

Seluruh kementerian tetap terus mendorong pembangunan infrastruktur melalui kebijakannya masing-masing. Harus ada langkah fundamental dan taktis dalam mendorong pembangunan infrastruktur ini.

"Dalam situasi ekonomi global yang tengah melambat, pemerintah harus melakukan reformasi fiskal. Misal, dengan memangkas subsidi secara besar-besaran," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10).

Baca Juga:
Pertamina Diminta Tak Jual BBM Subsidi ke Penunggak Pajak Kendaraan

Menurut Darmin, Indonesia selalu tertinggal dalam pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan negara lain. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah dengan pemangkasan subsidi.

"Subsidi dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Aliran dana subsidi tentunya bisa ditekan secara besar-besaran guna merubah kegiatan komsumtif menjadi lebih produktif," katanya.

Dia menambahkan bahwa pada tahun 2014 menjadi titik awal dari reformasi fiskal. Pengeluaran didorong ke pembangunan infrastuktur, kesehatan, dan pendidikan.

Baca Juga:
Coretax: Pajak Masukan Dikreditkan pada Masa Saat Faktur Pajak Dibuat

Di samping itu, melalui pembangunan infrastruktur permasalahan ketimpangan akan teratasi, lalu gini ratio akan membaik. Dengan demikian, angka kemiskinan juga akan berkurang dengan cepat.

"Lemahnya kondisi perekonomian saat ini, bisa kita dorong melalui pembangunan infrastruktur. Melalui pembangunan itulah, kondisi perekonomian nasional bisa dengan cepat tertolong," tutup Darmin.

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 13 Oktober 2024 | 08:30 WIB PROVINSI SULAWESI SELATAN

Pertamina Diminta Tak Jual BBM Subsidi ke Penunggak Pajak Kendaraan

Senin, 30 September 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Coretax: Pajak Masukan Dikreditkan pada Masa Saat Faktur Pajak Dibuat

Jumat, 20 September 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Selain Perpanjang PPN DTP 100 Persen, Alokasi KPR Bersubsidi Ditambah

Kamis, 05 September 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Subsidi Energi Era Prabowo-Gibran Dipangkas Rp1,1 Triliun

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN