PENERIMAAN PAJAK

Darmin: Cara Kerja DJP Lebih Efektif

Redaksi DDTCNews | Jumat, 14 Desember 2018 | 14:45 WIB
Darmin: Cara Kerja DJP Lebih Efektif

Menko Perekonomian Darmin Nasution. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja Ditjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan tahun ini tercatat jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Perbaikan performa ini kemudian memberikan dampak positif bagi pendapatan negara.

Menko Perekonomian Darmin Nasution menyebutkan kinerja pajak tahun ini layak diapresiasi. Pasalnya, membaiknya setoran pajak berkorelasi besar atas optimisme pemerintah tercapainya pendapatan negara tahun ini.

“Penerimaan berkembang lebih baik dan realisasinya di tahun ini kelihatannya lebih besar,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (14/12/2018).

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Mantan Dirjen Pajak itu melihat sudah ada perbaikan cara kerja Ditjen Pajak (DJP) dalam mengumpulkan pos yang selama ini menyumbang paling besar dalam total penerimaan negara. Proses bisnis dalam mengumpulkan penerimaan pajak, jelasnya, lebih efektif dan efisien dari tahun sebelumnya.

Selain itu, membaiknya kondisi ekonomi juga turut mendongrak penerimaan pajak tahun ini. Kegiatan usaha yang lebih kondusif tahun ini menghasilkan laba yang besar, yang pada akhirnya mengerek penerimaan pajak sepanjang 2018.

“Paling tidak bisa dibilang metode dan cara kerja DJP lebih efektif, meskipun belum mencapai target tapi tidak jelek perfomanya,” ungkap Darmin.

Baca Juga:
WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Menurutnya, upaya pengamanan target tahun ini tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Struktur penerimaan yang masih bergantung pada pajak penghasilan (PPh) badan, hematnya, akan menjadi garapan otoritas pajak jelang tutup tahun fiskal 2018.

“Dominasi penerimaan pajak kita itu adalah PPh perusahaan. Baru, setelah itu PPN, ya dua itu aja yang diotak-atik,” imbuhnya.

Seperti diketahui, per akhir November 2018, realisasi penerimaan pajak tercatat senilai Rp1.136,6 triliun atau 79,8% dari target APBN yang sebesar Rp1.424 triliun. Tahun ini, pemerintah masih mengejar outlook realisasi penerimaan pajak senilai Rp1.350,9 triliun. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Selasa, 24 Desember 2024 | 17:27 WIB CORETAX SYSTEM

WP Bisa Akses Aplikasi Coretax Mulai Hari Ini, Fiturnya Masih Terbatas

Selasa, 24 Desember 2024 | 14:30 WIB APARATUR SIPIL NEGARA

Jelang Natal, Pegawai DJP Diminta Tidak Terima Gratifikasi

Selasa, 24 Desember 2024 | 13:00 WIB KANWIL DJP JAKARTA TIMUR

Bikin Faktur Pajak Fiktif, Dua Bos Perusahaan Diserahkan ke Kejaksaan

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%

Jumat, 27 Desember 2024 | 13:30 WIB UU HKPD

Berlaku Mulai 5 Januari 2025, Begini Penghitungan Opsen Pajak

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:30 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN

Masih Ada Fasilitas Kepabeanan Tak Dimanfaatkan, DJBC Beri Penjelasan

Jumat, 27 Desember 2024 | 12:00 WIB PMK 81/2024

Catat! Dokumen WP Badan Era Coretax Diteken Pakai Sertel Pengurus

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 168/2023

Penghitungan PPh 21 Pegawai Tidak Tetap untuk Masa Pajak Desember

Jumat, 27 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Analisis Kesebandingan dalam Tahapan Penerapan PKKU

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jamin Stimulus Ekonomi Efektif, Birokrasi Penyaluran Perlu Dipermudah

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Maret 2024: Pemerintah Rilis Ketentuan Baru terkait Akuntansi Koperasi

Jumat, 27 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN CUKAI

Reformasi Berkelanjutan DJBC, Kolaborasi Lintas Sektor Jadi Kunci