Dapat SP2DK dari Kantor Pajak, WP Konsultasi dengan Fiskus

KUTACANE, DDTCNews – Sejumlah wajib pajak mendatangi Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Kutacane pada 5 Desember 2024 guna memenuhi komitmen dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Kepala Seksi Pengawasan KPP Pratama Subulussalan Dana Syahputra menjelaskan kedatangan wajib pajak ke KP2KP Kutacane tersebut dalam rangka merespons surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK)

“SP2DK merupakan surat yang diterbitkan oleh kantor pajak dengan tujuan untuk meminta klarifikasi kepada wajib pajak mengenai data dan/atau informasi perpajakannya,” katanya seperti dikutip dari situs web DJP, Rabu (11/12/2024).

Ketentuan mengenai SP2DK tersebut tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak. Adapun dalam pengawasan wajib pajak tersebut Dana ditemani beberapa account representative.

“SP2DK diterbitkan karena ada dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan perusahaan Bapak,” ujar Dana.

Dia menjelaskan SP2DK memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengkaji ulang kewajiban perpajakannya dengan melakukan penilaian dan perhitungan kembali.

Pada kesempatan yang sama, petugas pajak juga memberikan edukasi kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terbaru antara lain PMK No. 48/2023 perihal pedagang emas dan PMK No. 168/2023 mengenai gaji karyawan.

Sementara itu, Kepala KP2KP Kutacane Qomarudin Alfatah menuturkan SP2DK bukanlah produk hukum yang mengharuskan wajib pajak membayar pajak, seperti Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan lainnya.

Melalui SP2DK, kantor pajak meminta penjelasan dan klarifikasi kepada wajib pajak atas data yang dimiliki oleh kantor pajak. Jika memang data tersebut membuktikan adanya kekurangan pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak perlu membayar sesuai dengan ketentuan perhitungan.

Namun, apabila wajib pajak dapat memberikan data dan penjelasan yang membuktikan memang tidak ada kekurangan atas kewajiban perpajakan maka tidak perlu ada pembayaran pajak karena kewajiban perpajakan sudah terpenuhi. (rig)