Dapat Award Kebijakan Fiskal, Sri Mulyani Singgung UU HPP dan UU HKPD

SOLO, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima penganugerahan UNS Award 2022 Parasamya Anugraha Dharma Bhakti Upabaksana di bidang kebijakan fiskal yang berkeadilan dari Universitas Sebelas Maret (UNS).

Sri Mulyani mengatakan reformasi yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan pengelolaan fiskal yang adil dan berkelanjutan. Salah satunya melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

"Kedua legislasi ini akan memperkuat kebijakan penerimaan negara dan perbaikan kualitas belanja transfer ke daerah. Hal ini untuk memperkokoh desentralisasi dan otonomi daerah," katanya dalam acara Dies Natalis ke-46 UNS, Jumat (11/3/2022).

Sri Mulyani menuturkan pemerintah saat ini tengah mereformasi APBN yang mencakup peningkatan penerimaan, perbaikan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat, pembiayaan, serta pengelolaan perbendaharaan dan kekayaan negara.

Saat ini, lanjutnya, ekonomi Indonesia sudah kembali ke dalam jalur yang untuk menuju tujuan dan cita-cita pembangunan. Namun, pemulihan ekonomi bukan proses yang mulus dan mudah karena akan banyak tantangan yang dapat menimbulkan guncangan.

Beberapa tantangan tersebut di antaranya transisi pandemi dan endemi yang tidak merata, gejolak geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga komoditas secara ekstrem, serta disrupsi rantai pasok global yang menimbulkan tekanan inflasi global tinggi.

Selain itu, lanjut Sri Mulyani, terdapat pula ancaman perubahan iklim yang harus dijawab secara dini dan dipersiapkan secara teliti, baik dari sisi teknologi, kebijakan, maupun pendanaannya.

Meski menghadapi berbagai tantangan, menkeu mengajak akademisi di UNS tetap optimistis berbagai tekanan tersebut akan berlalu. Dia mengutip pepatah bahwa musim dingin yang paling berat pun akan takut pada musim semi.

"Ke depan masih akan ada badai dan tantangan yang akan dihadapi. Kita, Indonesia, yang harus selalu siap," ujarnya. (rig)