PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Danai Proyek Penurunan Emisi, Pemerintah Segera Bentuk Platform ETM

Dian Kurniati | Kamis, 14 Juli 2022 | 14:00 WIB
Danai Proyek Penurunan Emisi, Pemerintah Segera Bentuk Platform ETM

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia akan memiliki Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bagian dari upaya penurunan emisi karbon.

Sri Mulyani mengatakan ETM Country Platform akan menjadi solusi pendanaan terhadap proyek transisi energi di Indonesia. Pemerintah pun memanfaatkan momentum pertemuan G-20 untuk mengundang semua pihak bergabung dalam platform tersebut.

"Ini yang kami sebut blended finance, blended commitment, dan blended determination untuk membentuk platform yang dapat membiayai transisi secara berkelanjutan, adil, dan terjangkau," katanya dalam acara Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, Kamis (14/7/2022).

Baca Juga:
Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan ETM Country Platform menjadi langkah ambisius pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang lebih bersih. Melalui strategi ini, Indonesia dapat segera mencapai target net zero emission (NZE).

Dia menjelaskan inisiatif ETM secara global telah diluncurkan pada Conference of Party (COP) 26 di Glasgow, tahun lalu. Platform tersebut akan menjadi kerangka kerja penyediaan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan energi masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Pemerintah pun harus segera memulai langkah untuk menonaktifkan PLTU batu bara tersebut melalui langkah-langkah transisi.

Baca Juga:
Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Sri Mulyani menyebut ETM Country Platform akan menjadi wadah pembiayaan yang mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan/pembiayaan dalam satu proyek. Pemerintah pun mengundang semua pihak termasuk organisasi internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank; Lembaga Pengelola Investasi; Global Blended Finance Alliance; Glasgow Financial Alliance for Nett Zero; sektor swasta; dan filantropi untuk bergabung dalam platform tersebut.

Menurutnya, ETM Country Platform akan menjadi wadah kolaborasi karena penurunan emisi karbon menjadi tanggung jawab bersama.

"Ini merupakan tantangan teknis yang sangat menantang tetapi juga menjadi tantangan finansial untuk kita semua," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

Selasa, 22 Oktober 2024 | 09:30 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kembali Dilantik Jadi Menkeu, Begini Pesan Sri Mulyani kepada Jajaran

Senin, 21 Oktober 2024 | 16:15 WIB KABINET MERAH PUTIH

Anggito: Belum Ada Pembagian Tugas yang Formal Antar Wamenkeu

Senin, 21 Oktober 2024 | 09:15 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Wajah-Wajah Lama Masih Isi Tim Ekonomi Prabowo-Gibran

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN