PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Danai Proyek Penurunan Emisi, Pemerintah Segera Bentuk Platform ETM

Dian Kurniati | Kamis, 14 Juli 2022 | 14:00 WIB
Danai Proyek Penurunan Emisi, Pemerintah Segera Bentuk Platform ETM

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia akan memiliki Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bagian dari upaya penurunan emisi karbon.

Sri Mulyani mengatakan ETM Country Platform akan menjadi solusi pendanaan terhadap proyek transisi energi di Indonesia. Pemerintah pun memanfaatkan momentum pertemuan G-20 untuk mengundang semua pihak bergabung dalam platform tersebut.

"Ini yang kami sebut blended finance, blended commitment, dan blended determination untuk membentuk platform yang dapat membiayai transisi secara berkelanjutan, adil, dan terjangkau," katanya dalam acara Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, Kamis (14/7/2022).

Baca Juga:
Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Sri Mulyani mengatakan ETM Country Platform menjadi langkah ambisius pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang lebih bersih. Melalui strategi ini, Indonesia dapat segera mencapai target net zero emission (NZE).

Dia menjelaskan inisiatif ETM secara global telah diluncurkan pada Conference of Party (COP) 26 di Glasgow, tahun lalu. Platform tersebut akan menjadi kerangka kerja penyediaan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan energi masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Pemerintah pun harus segera memulai langkah untuk menonaktifkan PLTU batu bara tersebut melalui langkah-langkah transisi.

Baca Juga:
Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Sri Mulyani menyebut ETM Country Platform akan menjadi wadah pembiayaan yang mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan/pembiayaan dalam satu proyek. Pemerintah pun mengundang semua pihak termasuk organisasi internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank; Lembaga Pengelola Investasi; Global Blended Finance Alliance; Glasgow Financial Alliance for Nett Zero; sektor swasta; dan filantropi untuk bergabung dalam platform tersebut.

Menurutnya, ETM Country Platform akan menjadi wadah kolaborasi karena penurunan emisi karbon menjadi tanggung jawab bersama.

"Ini merupakan tantangan teknis yang sangat menantang tetapi juga menjadi tantangan finansial untuk kita semua," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 09:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ekonomi 2024 Tumbuh 5,03 Persen, Sri Mulyani Beberkan Peran APBN

Senin, 03 Februari 2025 | 18:30 WIB PMK 7/2025

Kemenkeu Terbitkan Pedoman Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:30 WIB KEPALA BPPK ANDIN HADIYANTO

‘Tak Hanya Unggul Teknis, SDM Kemenkeu Juga Perlu Berintegritas’

BERITA PILIHAN
Kamis, 06 Februari 2025 | 19:00 WIB CORETAX DJP

Ubah Data Pengurus sebagai Pengganti PIC Coretax, Begini Caranya

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Diprakarsai Kemenkeu, Pemerintah Susun PP Cukai Minuman Berpemanis

Kamis, 06 Februari 2025 | 18:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi Formulir 1770S di DJP Online

Kamis, 06 Februari 2025 | 17:30 WIB KONSULTASI PAJAK

Sudah Dapat Tax Holiday? Perusahaan Jangan Lupa Dua Hal Ini!

Kamis, 06 Februari 2025 | 16:00 WIB LAYANAN PAJAK

Bagaimana Nasib Aplikasi M-Pajak setelah Ada Coretax? DJP Ungkap Ini

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

DPR Apresiasi Penghematan Anggaran Prabowo, Dianggap ‘Reformasi APBN’

Kamis, 06 Februari 2025 | 14:00 WIB PROVINSI LAMPUNG

Segera Dilantik, Gubernur Diminta Langsung Bikin Pemutihan Pajak

Kamis, 06 Februari 2025 | 13:30 WIB PMK 81/2024

PPh Final PHTB Kini Harus Dilaporkan Lewat SPT Masa PPh Unifikasi