PRESIDENSI G-20 INDONESIA

Danai Proyek Penurunan Emisi, Pemerintah Segera Bentuk Platform ETM

Dian Kurniati | Kamis, 14 Juli 2022 | 14:00 WIB
Danai Proyek Penurunan Emisi, Pemerintah Segera Bentuk Platform ETM

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Indonesia akan memiliki Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bagian dari upaya penurunan emisi karbon.

Sri Mulyani mengatakan ETM Country Platform akan menjadi solusi pendanaan terhadap proyek transisi energi di Indonesia. Pemerintah pun memanfaatkan momentum pertemuan G-20 untuk mengundang semua pihak bergabung dalam platform tersebut.

"Ini yang kami sebut blended finance, blended commitment, dan blended determination untuk membentuk platform yang dapat membiayai transisi secara berkelanjutan, adil, dan terjangkau," katanya dalam acara Sustainable Finance for Climate Transition Roundtable, Kamis (14/7/2022).

Baca Juga:
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Sri Mulyani mengatakan ETM Country Platform menjadi langkah ambisius pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur energi yang lebih bersih. Melalui strategi ini, Indonesia dapat segera mencapai target net zero emission (NZE).

Dia menjelaskan inisiatif ETM secara global telah diluncurkan pada Conference of Party (COP) 26 di Glasgow, tahun lalu. Platform tersebut akan menjadi kerangka kerja penyediaan pembiayaan yang diperlukan untuk mempercepat transisi energi dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial maupun non-komersial secara berkelanjutan.

Di Indonesia, pemenuhan kebutuhan energi masih didominasi oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara. Pemerintah pun harus segera memulai langkah untuk menonaktifkan PLTU batu bara tersebut melalui langkah-langkah transisi.

Baca Juga:
Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Sri Mulyani menyebut ETM Country Platform akan menjadi wadah pembiayaan yang mengkombinasikan beberapa sumber pendanaan/pembiayaan dalam satu proyek. Pemerintah pun mengundang semua pihak termasuk organisasi internasional seperti World Bank dan Asian Development Bank; Lembaga Pengelola Investasi; Global Blended Finance Alliance; Glasgow Financial Alliance for Nett Zero; sektor swasta; dan filantropi untuk bergabung dalam platform tersebut.

Menurutnya, ETM Country Platform akan menjadi wadah kolaborasi karena penurunan emisi karbon menjadi tanggung jawab bersama.

"Ini merupakan tantangan teknis yang sangat menantang tetapi juga menjadi tantangan finansial untuk kita semua," ujarnya. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 23 Desember 2024 | 10:00 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax

Senin, 23 Desember 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Layanan QRIS Kena PPN 12%, Pembeli Tak Kena Beban Pajak Tambahan

Senin, 16 Desember 2024 | 11:06 WIB LAPORAN BELANJA PERPAJAKAN 2023

Kemenkeu Catat Belanja Perpajakan 2023 Tembus Rp362 Triliun, Naik 6,3%

Senin, 16 Desember 2024 | 11:05 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPN Jadi Naik, Berikut Daftar Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi 2025!

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:00 WIB LAYANAN PAJAK

Kantor Pajak Telepon 141.370 WP Sepanjang 2023, Kamu Termasuk?

Rabu, 25 Desember 2024 | 08:30 WIB KPP PRATAMA BADUNG SELATAN

Kantor Pajak Minta WP Tenang Kalau Didatangi Petugas, Ini Alasannya