KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dana Mengendap di Bank Capai Rp226 triliun, Jokowi Minta Dibelanjakan

Dian Kurniati | Rabu, 24 November 2021 | 11:42 WIB
Dana Mengendap di Bank Capai Rp226 triliun, Jokowi Minta Dibelanjakan

Presiden Joko Widodo. ANTARA FOTO/Setpres/Agus Suparto/Handout/sgd/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepala daerah untuk segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19.

Jokowi mengatakan dana pemda yang mengendap di perbankan saat ini mencapai Rp226 triliun. Menurutnya, angka tersebut meningkat 33% dari posisi akhir Oktober 2021 yang mencapai Rp170 triliun.

"Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi. [Dana mengendap di bank] tidak turun, justru naik," katanya, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga:
Catat! Pengkreditan Pajak Masukan yang Ditagih dengan SKP Tak Berubah

Jokowi menuturkan APBN dan APBD menjadi instrumen yang harus bekerja keras untuk menjaga perekonomian masyarakat, terutama dari sisi konsumsi. Pemerintah pusat melalui APBN hingga Oktober 2021 juga telah mentransfer dana Rp642,6 triliun kepada pemda melalui transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Dia menyebut percepatan realisasi belanja APBD diperlukan untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah. Untuk itu, kepala daerah perlu memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi dengan membelanjakan dananya yang mengendap di perbankan.

Selain itu, presiden juga meminta pemda menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang baik sebelum menarik mengundang investor ke daerahnya.

Baca Juga:
Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

"Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri saja tidak digunakan, kok mengejar orang lain untuk uangnya masuk. Logikanya enggak kena," ujarnya.

Jokowi juga mengingatkan pemda untuk berinovasi dalam memperbaiki kualitas pelayanan kepada investor. Sebab, pelayanan yang baik juga tidak menjamin investor mau datang dan menanamkan modal ke suatu daerah.

Menurutnya, pelayanan yang baik harus diberikan kepada semua investor, baik yang kecil, sedang, maupun besar. Selain itu, ia juga berharap investasi yang datang juga diarahkan untuk mendorong hilirisasi industri. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra