PEMILU 2024

Dampak Pemilu terhadap Ekonomi Bisa Positif, Menkeu: Ada Syaratnya

Dian Kurniati | Senin, 23 Oktober 2023 | 15:00 WIB
Dampak Pemilu terhadap Ekonomi Bisa Positif, Menkeu: Ada Syaratnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berswafoto dengan mahasiswa usai menyampaikan pemaparan pada kuliah umum di Gedung Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Senin (23/10/2023). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/foc.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang pelaksanaan pemilu 2024 dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional.

Sri Mulyani mengatakan pemilu dapat ikut menggerakkan ekonomi sepanjang bisa terlaksana dengan damai. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk ikut serta menjaga keamanan pemilu.

"Pemilu dampaknya insyaallah baik, asal tidak ada pecah belah dan yang lain-lain," katanya dalam kuliah umum di Undip, Senin (23/10/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Sri Mulyani menuturkan anggaran pemilu memang diberikan secara tahun jamak atau multiyears sejak tahun 2022. Secara keseluruhan, alokasi anggaran pemilu pada 2022 hingga 2024 mencapai Rp70,6 triliun.

Pada 2022, realisasi belanja anggaran pemilu mencapai Rp3,1 triliun. Pada tahun ini, alokasi anggaran pemilu ditetapkan Rp30 triliun. Anggaran pemilu juga tercantum dalam RAPBN 2024, yaitu senilai Rp37,4 triliun.

Sri Mulyani meyakini belanja pemerintah akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dampak pemilu terhadap ekonomi bahkan berpotensi lebih besar karena peserta pemilu juga bakal membelanjakan uangnya untuk kampanye.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

"Dari sisi APBN saja cukup banyak belanjanya. Nanti, dari parpol, capres, dan segala macam itu mungkin akan menimbulkan dampak yang hopefully positif," ujarnya.

Sejauh ini, Sri Mulyani melihat suasana pemilu mulai dapat dirasakan masyarakat. Dia pun berharap masyarakat dapat ikut menjaga pelaksanaan pemilu sehingga tetap aman dan damai.

Indonesia bakal melaksanakan pemilu pada 14 Februari 2023. Dalam pemilu ini, masyarakat akan memilih presiden dan wakil presiden, anggota RI, DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. (rig)

Baca artikel-artikel menarik terkait dengan pajak dan politik di laman khusus Pakpol DDTCNews: Suaramu, Pajakmu.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:45 WIB PERPRES 139/2024

Kemenkeu Era Prabowo Tak Lagi Masuk di Bawah Koordinasi Menko Ekonomi

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:45 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

Sah! Misbakhun Terpilih Jadi Ketua Komisi XI DPR 2024-2029

Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN