Dalam Kondisi Saat Ini, Konsumsi Pemerintah Tidak Seharusnya Turun

JAKARTA, DDTCNews – Konsumsi pemerintah yang tercatat minus pada kuartal II/2020 dinilai menjadi kondisi yang mengkhawatirkan. Dalam situasi saat ini, belanja pemerintah seharusnya tetap bisa didorong untuk memberikan stimulus pada perekonomian.

Seperti diketahui, konsumsi pemerintah pada kuartal II/2020 tercatat mengalami kontraksi dalam hingga 6,9% (yoy). Hal ini berbanding terbalik dengan kuartal II/2019 yang mampu tumbuh pesat hingga 8,23%. Simak artikel ‘Serapan Anggaran Rendah, Konsumsi Pemerintah Minus 6,9%’.

“Seperti diduga, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2020 -5,32% (yoy). Yang mengkhawatirkan adalah pengeluaran pemerintah -6,9% (yoy). Artinya spending yang seharusnya bisa exogenous malah jadi procyclical," tulis ekonom sekaligus mantan Menkeu Chatib Basri melalui akun Twitter-nya.

Chatib memahami kontraksi konsumsi pemerintah tidak terlepas dari banyaknya aktivitas pemerintah yang tertunda akibat pandemi Covid-19. Namun, seharusnya terdapat aktivitas lain yang mampu menggenjot konsumsi pemerintah agar tetap tumbuh, seperti bansos hingga tambahan alokasi anggaran bidang kesehatan serta stimulus UMKM.

“Jika belanja tidak bisa dieksekusi maka pengeluaran pemerintah akan procyclical," imbuh Chatib.

Di tengah tertekannya sektor swasta dan rumah tangga, laju konsumsi pemerintah yang kontraktif ini tidak membantu perekonomian. Oleh karena itu, eksekusi dari stimulus fiskal yang telah dianggarkan menjadi kunci pemulihan ekonomi pada kuartal III/2020.

Untuk diketahui, yang dimaksud dengan procyclical dalam konteks ini adalah ketika arah belanja pemerintah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah ikut menurun ketika perekonomian sedang lesu.

Sebaliknya, countercyclical terjadi ketika belanja pemerintah masih tetap naik ketika perekonomian sedang melambat. Di tengah krisis, belanja pemerintah diharapkan tetap tumbuh untuk memberikan stimulus pada perekonomian. (kaw)