Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan uji coba integrasi sistem kepada sejumlah wajib pajak.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan sebelum coretax administration system (CTAS) diluncurkan, otoritas perlu melakukan system integration testing (SIT). Simak pula ‘Perkembangan Coretax DJP, Deployment Direncanakan Akhir 2024’.
“Mungkin di beberapa minggu atau bulan ke depan, kami akan mencoba … kepada beberapa kelompok wajib pajak. Apakah memang dengan sistem yang terintegrasi ini membuat wajib pajak sulit atau tidak kira-kira,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (27/6/2024).
Uji coba integrasi sistem ini, sambung Suryo, dilakukan sebelum DJP menjalankan operational acceptance test. Tahapan tersebut dilakukan sebelum DJP meluncurkan sistem teknologi informasi yang lebih baik dalam konteks pembangunan CTAS.
“Apakah coretax ke depan akan diiluncurkan secara bersama-sama dan integrasi untuk 21 proses bisnis? Insyallah jawabannya iya betul, kami akan luncurkan secara integratif seluruh 21 proses bisnis yang ada,” jelas Suryo.
Adapun 21 proses bisnis yang dimaksud antara lain registrasi, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, taxpayer account management (TAM), layanan wajib pajak, third party data processing, exchange of information (EoI), serta data quality management (DQM).
Kemudian, ada document management system (DMS), business intelligence (BI), compliance risk management (CRM), penilaian, pengawasan, ekstensifikasi, pemeriksaan, penagihan, intelijen, penyidikan, keberatan dan banding, nonkeberatan, serta knowledge management system.
Pembaruan CTAS merupakan proyek redesain dan reengineering proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi berbasis commercial off-the-shelf (COTS) disertai pembenahan basis data. Simak ‘Terkait Coretax DJP, Apa Itu Commercial-off-the-shelf (COTS)?’. (kaw)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.