VIETNAM

Cegah Obesitas, Minuman Bergula Akan Dipajaki 10%-20%

Redaksi DDTCNews | Jumat, 25 Agustus 2017 | 17:37 WIB
Cegah Obesitas, Minuman Bergula Akan Dipajaki 10%-20%

HANOI, DDTCNews – Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan agar minuman yang mengandung gula berlebih dikenakan pajak konsumsi khusus (Special Consumption Tax/SCT) dengan tarif 10%-20%. Meski usulan serupa sempat ditolak pemerintah tiga tahun yang lalu, kebijakan ini kembali diusulkan sebagai langkah dalam memerangi tingkat obesitas yang tinggi.

Direktur Departemen Kebijakan Pajak Pham Dinh Thi mengatakan pekan lalu badan penyusun draf revisi SCT telah memperkenalkan rancangan amandemen Undang-Undang Perpajakan untuk mendapat komentar publik atas rencana kebijakan SCT tersebut.

“Pengenaan pajak bertujuan untuk mengatur konsumsi minuman berbasis gula sesuai dengan standar yang ditetapkan secara internasional. Jika disetujui, SCT akan mulai diterapkan pada 2019 terhadap beberapa jenis minuman tertentu,” tuturnya, Kamis (24/8).

Baca Juga:
Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Dalam revisi kali ini, beberapa jenis minuman yang akan dikenakan SCT meliputi minuman ringan berkarbonasi dan tidak berkarbonasi, minuman energi, minuman olahraga, teh dan kopi instan kemasan. Daftar tersebut merupakan perluasan dari kebijakan yang telah diajukan tiga tahun lalu yang hanya menetapkan SCT sebesar 10% untuk minuman berkarbonasi.

Kementerian Keuangan Vietnam merujuk pada sebuah laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menunjukkan penyalahgunaan minuman ringan menyebabkan tingginya tingkat obesitas di Vietnam.

Proporsi orang dewasa dengan kelebihan berat badan dan obesitas di Vietnam saat ini telah mencapai 25% dari populasi. Tingkat obesitas juga terjadi pada anak balita yang meningkat dengan cepat, dan ini menempatkan mereka pada risiko penyakit kardiovaskular, hipertensi, stroke, aterosklerosis, dan penyakit lainnya di masa mendatang.

Baca Juga:
Tarif PPN RI Dibandingkan dengan Singapura-Vietnam, DJP Buka Suara

Kendati demikian, dilansir dalam vietnamnet.vn, usulan tersebut telah menuai protes dari beberapa kalangan seperti asosiasi bisnis dan perusahaan yang mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dibenarkan.

Ketua AmCham Jonathan L. Moreno mengatakan jika usulan tersebut dibuat undang-undang, akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Pajak-pajak ini dapat mendorong konsumen untuk mengganti minuman ringan berkarbonasi dengan produk non-pajak lainnya dengan beberapa atribut yang sama, dan menjadi pesan buruk bagi calon investor ke Vietnam.

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 25 Desember 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah akan Salurkan KUR Rp300 Triliun Tahun Depan

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:30 WIB PSAK 201

Item-Item dalam Laporan Posisi Keuangan Berdasarkan PSAK 201

Rabu, 25 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kontribusi ke Negara, DJP: Langganan Platform Digital Kena PPN 12%

Rabu, 25 Desember 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Fitur MFA Sudah Diterapkan di Portal CEISA sejak 1 Desember 2024

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:30 WIB PMK 94/2023

Pemerikaan Pajak oleh DJP terhadap Kontraktor Migas, Apa Saja?

Rabu, 25 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Dokumen yang Dilampirkan saat Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra