Catat! Nilai Harta yang Diikutkan PPS Harus Wajar Agar Tak Diperiksa

MEDAN, DDTCNews - Dirjen Pajak Suryo Utomo mengimbau kepada wajib pajak untuk melaporkan harta pada program pengungkapan sukarela (PPS) sesuai dengan nilai wajarnya.

Bila nilai harta yang dicantumkan pada surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH) ternyata tidak wajar dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya, bukan tidak mungkin DJP melakukan penelitian atas deklarasi wajib pajak tersebut.

"Harapan saya, sampaikan nilai harta itu sesuai dengan harga wajar. Kami lihat-lihat," ujar Suryo dalam Sosialisasi UU HPP yang diselenggarakan di Medan, Jumat (4/2/2022).

Suryo menjamin DJP tidak akan mencari-cari kesalahan wajib pajak dengan cara mempermasalahkan nilai harta yang diungkapkan wajib pajak melalui PPS. Hanya kasus-kasus ekstrem saja yang menurutnya berpotensi diperiksa oleh DJP.

"Tidak usah khawatir, kami tidak mencari-cari untuk melihat. Yang agak ekstrem, tidak wajar itu yang kami coba tanyakan," ujar Suryo.

Untuk diketahui, PMK 196/2021 turut mengatur tentang penentuan nilai harta untuk PPS. Secara umum, penentuan nilai harta untuk kebijakan II PPS relatif lebih mudah ketimbang kebijakan I PPS.

Pada kebijakan II PPS, wajib pajak mencantumkan nilai nominal ketika mendeklarasikan harta berupa kas atau setara kas. Bila harta yang dideklarasikan adalah selain kas atau setara kas, nilai yang dicantumkan adalah harga perolehan.

Bila harga perolehan dari harta selain kas tak diketahui, wajib pajak dapat menggunakan nilai wajar yang menggambarkan kondisi dan keadaan harta per 31 Desember 2020.

Bagi wajib pajak peserta kebijakan I, nilai yang menjadi pedoman untuk menghitung harta bersih berupa kas atau setara kas adalah nilai nominal.

Bila harta yang dimaksud adalah tanah, nilai yang digunakan adalah NJOP. Bila harta yang diungkapkan adalah kendaraan bermotor, wajib pajak harus berpedoman pada NJKB.

Selanjutnya, wajib pajak peserta kebijakan I PPS harus berpedoman pada nilai yang dipublikasikan oleh Antam bila mendeklarasikan harta berupa emas dan perak.

Bila harta yang diungkapkan adalah saham dan waran yang diperjualbelikan di bursa efek, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang dipublikasikan oleh BEI. Bila harta yang diungkapkan adalah SBN atau obligasi, maka nilai yang digunakan adalah nilai yang dipublikasikan oleh PHEI. (sap)