Catat! Kendaraan Konversi yang Ajukan Subsidi Tak Boleh Nunggak Pajak

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan sepeda motor yang diajukan menerima subsidi untuk konversi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tidak boleh menunggak pajak.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Kelistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan patuh pajak kendaraan bermotor menjadi salah satu syarat dalam pengajuan subsidi konversi kendaraan listrik. Menurutnya, sepeda motor yang terbukti menunggak pajak tidak akan menikmati bantuan subsidi dari pemerintah.

"Karena kalau enggak [disyaratkan lunas pajak], orang dapat insentif dari pemerintah malah belum bayar pajak," katanya dalam talk show FMB 9, dikutip pada Jumat (3/6/2023).

Sripeni mengatakan pemerintah memberikan bantuan berupa subsidi konversi untuk membantu masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan listrik. Meski demikian, pemerintah juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan subsidi tersebut.

Menurutnya, patuh pajak kendaraan bermotor dapat menjadi salah satu indikator masyarakat layak menikmati subsidi konversi kendaraan listrik. Untuk membuktikannya, pemohon bantuan subsidi konversi kendaraan listrik diharuskan memperoleh pernyataan lunas pajak dari Samsat.

Selain itu, kendaraan juga harus dilakukan pemeriksaan fisik di Samsat untuk memastikan kebenaran data pada surat tanda nomor kendaraan (STNK), seperti nomor rangka kendaraan.

"Karena khawatirnya konversi ini dipakai untuk pemutihan motor-motor yang curian-curian itu. Jadi harus ke Samsat terlebih dahulu untuk menyatakan bahwa motornya benar kok, enggak curian, terus pajaknya sudah lunas," ujarnya.

Pemberian bantuan subsidi untuk konversi kendaraan senilai Rp7 juta menjadi bagian dari upaya percepatan pembentukan ekosistem BKLBB. Alokasi subsidi ditujukan untuk 50.000 unit motor konversi pada 2023 dan 150.000 unit pada 2024.

Bantuan subsidi konversi hanya diberikan untuk kendaraan yang memenuhi persyaratan. Tidak hanya patuh pajak kendaraan bermotor, sepeda motor yang akan dikonversi harus layak jalan dengan kapasitas mesin antara 110 cc hingga 150 cc.

Kemudian, kendaraan harus memiliki surat-surat yang lengkap seperti STNK yang sesuai dengan nama di kartu tanda penduduk (KTP). Dalam hal ini, pemerintah hanya akan memberikan 1 bantuan subsidi konversi per 1 nomor induk kependudukan (NIK).

Kendaraan tersebut nantinya harus dikonversi di bengkel yang bersertifikat dari Kementerian Perhubungan. (sap)