Catat! Kena PHK, Pesangon di Atas Rp50 Juta Dipotong PPh 21 Final

JAKARTA, DDTCNews - Pesangon yang diterima oleh pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) wajib dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 68/2009.

Berbeda dengan penghasilan rutin yang dikenai PPh Pasal 21 menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) bulanan, pesangon dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat final dengan tarif progresif mulai dari 0% hingga 25%.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai berupa uang pesangon ... yang dibayarkan sekaligus dikenai pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final," bunyi Pasal 2 ayat (1) PP 68/2009, dikutip Selasa (6/8/2024).

Dalam hal pesangon dibayarkan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, penghasilan berupa pesangon tersebut dianggap dibayarkan sekaligus dan dikenai PPh Pasal 21 yang bersifat final.

Adapun tarif PPh Pasal 21 final yang berlaku atas pesangon adalah sebesar 0% untuk penghasilan bruto Rp0 hingga Rp50 juta, 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp50 juta sampai dengan Rp100 juta, 15% untuk penghasilan bruto di atas Rp100 juta sampai dengan Rp500 juta, dan 25% untuk penghasilan bruto di atas Rp500 juta.

Untuk bagian pesangon yang dibayarkan pada tahun ketiga dan tahun-tahun berikutnya, PPh Pasal 21 dipotong menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh atas jumlah bruto seluruh penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai pada masing-masing tahun kalender bersangkutan.

PPh Pasal 21 atas bagian pesangon yang dibayarkan pada tahun ketiga dan seterusnya tidak bersifat final. Dengan demikian, PPh Pasal 21 dimaksud bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Seperti diketahui, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mencatat adanya kenaikan jumlah pegawai yang di-PHK pada tahun ini. Sepanjang semester I/2024, total pegawai yang di-PHK mencapai 32.064 orang, naik 21,4% dibandingkan dengan jumlah pada semester I/2023. (sap)