PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin (Benar) Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Muhamad Wildan | Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
Catat! Kalau Sudah Rajin (Benar) Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Wajib pajak tak serta merta perlu dan harus mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) bila memiliki harta yang dilaporkan di dalam SPT tahunan.

Kasubdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan bila wajib pajak memiliki harta yang belum dilaporkan tetapi penghasilan yang terkait dengan harta tersebut sudah dikenai pajak, wajib pajak tak perlu ikut PPS.

"DJP tidak mau menzalimi wajib pajak. Kalau merasa penghasilannya sudah dikenai pajak selama ini, silahkan membetulkan SPT-nya bila hartanya lupa dicantumkan," ujar Inge dalam Gunadarma Tax Festival yang bertajuk Dampak Implementasi UU HPP Bagi Dunia Usaha, Rabu (19/1/2022).

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Bila wajib pajak memiliki harta dan harta tersebut tidak dilaporkan serta terkait dengan penghasilan yang selama ini tidak dikenai pajak, maka wajib pajak dipersilakan ikut PPS.

"Itu supaya lebih mudah, boleh ikut PPS. Dengan ikut PPS maka tidak perlu melakukan pembetulan SPT," ujar Inge.

Setelah wajib pajak mengikuti PPS dengan cara menyampaikan harta yang belum diungkapkan pada surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH), wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan. Surat keterangan bisa menjadi dasar bagi wajib pajak ketika menyampaikan SPT tahunan tahun pajak 2022.

Baca Juga:
Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Untuk diketahui, PPS diselenggarakan sejak Januari hingga akhir Juni 2022. Kebijakan ini ditujukan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya secara lengkap pada tax amnesty dan wajib pajak orang pribadi yang masih memiliki harta tahun 2016 hingga 2020 yang belum dilaporkan pada SPT tahunan 2020.

Data DJP per 18 Januari 2022 mencatat sudah ada 5.271 wajib pajak yang ikut PPS. Nilai harta bersih yang diungkapkan wajib pajak peserta PPS mencapai Rp3,39 triliun.

Adapun nilai PPh final yang sudah disetorkan peserta PPS ke kas negara sudah mencapai Rp384,84 miliar. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Bhersasongko 03 Maret 2022 | 15:56 WIB

terkait sepanjang harta berasal dari penghasilan yang sdh final (misalnya gaji) dan ada kesalahan dlm pengisian SPT, maka cukup oembetukan drpd mengikuti PPS. Adakah uu atau kepmen yg mjd dasar ? tksh n salaam

Bhersasongko 03 Maret 2022 | 15:56 WIB

terkait sepanjang harta berasal dari penghasilan yang sdh final (misalnya gaji) dan ada kesalahan dlm pengisian SPT, maka cukup oembetukan drpd mengikuti PPS. Adakah uu atau kepmen yg mjd dasar ? tksh n salaam

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Minggu, 20 Oktober 2024 | 07:30 WIB PER-8/PJ/2022

Usai Setor PPh Final PHTB, WP Jangan Lupa Ajukan Penelitian Formal

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 11:30 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Kejar Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM, DJP Perluas ‘Pendampingan’ BDS

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi