Cara Menunda Pelunasan Kurang Bayar Pajak Berdasarkan SPT Tahunan

SEBAGAI wajib pajak yang baik, membayar pajak haruslah tepat waktu. Meski begitu, otoritas pajak bisa saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang ingin menunda atau memperpanjang waktu pembayaran pajak.

Tentu, terdapat kriteria dan syarat untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Penundaan ini terutama diberikan kepada wajib pajak yang tengah mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan force majeur sehingga sulit melakukan pembayaran pajak.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara mengajukan permohonan penundaan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan.

Selama ini, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan harus dilunasi sebelum SPT tahunan disampaikan dan tidak melebihi batas waktu penyampaian SPT tahunan, yaitu akhir Maret untuk orang pribadi dan akhir April untuk badan.

Adapun permohonan penundaan atas kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT tahunan dapat diberikan paling lama hingga batas waktu penyampaian SPT tahunan pada tahun pajak berikutnya. Artinya, penundaan diberikan kurang lebih setahun.

Mula-mula, wajib pajak diharuskan membuat surat permohonan penundaan pembayaran pajak seperti diatur Peraturan Menteri Keuangan No. 18/2021. Surat permohonan ditandatangani wajib pajak, atau kuasa wajib pajak dengan melampirkan surat kuasa khusus.

Surat permohonan harus mencantumkan jumlah utang pajak yang pembayarannya dimohonkan untuk ditunda dan jangka waktu penundaan. Kemudian lampirkan alasan dan bukti kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak.

Bukti bisa berupa laporan keuangan interim, laporan keuangan, atau catatan tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto. Jangan lupa, surat permohonan harus disampaikan paling lama pada saat SPT tahunan disampaikan.

Surat permohonan bisa disampaikan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak atau tertulis. Bila tertulis, bisa disampaikan secara langsung, pos, atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Selain itu, wajib pajak yang mengajukan permohonan penundaan harus memberikan jaminan aset berwujud dengan sejumlah kriteria. Pertama, aset berwujud tidak sedang dijadikan jaminan atas utang penanggung pajak pemohon.

Kedua, aset berwujud merupakan milik penanggung pajak pemohon yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas aset berwujud tersebut. Jika seluruh persyaratan sudah disiapkan, silakan untuk mengajukannya ke kantor pajak.

Kemudian, otoritas pajak akan melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan. Otoritas pajak akan memberikan keputusan dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut. Jika 7 hari terlewati maka permohonan otomatis disetujui.

Apabila permohonan diterima, dirjen pajak akan menerbitkan keputusan persetujuan penundaan pembayaran pajak. Bila tidak, dirjen pajak akan menerbitkan keputusan penundaan pembayaran pajak. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)