Butuh Tambahan Anggaran, Pemerintah Lirik Mining Kripto

VIENTIANE, DDTCNews – Pemerintah Laos tengah merancang pilot project untuk memanfaatkan cryptocurrency mining atau penambangan kripto dan transaksi atas uang digital. Pemerintah menargetkan ada tambahan penerimaan sampai 20% melalui investasi model baru ini.

Dari keuntungan yang didapat nanti, pemerintah diprediksi meraup US$194 juta atau setara Rp2,7 T dari transaksi kripto pada 2022. Menariknya, keuntungan dari mining kripto ini akan dipakai pemerintah untuk melunasi utang dan menutup pembiayaan penanganan pandemi.

Dari laman yang ditulis The Coin Republic, pemerintah Laos memanfaatkan momentum kerasnya China dalam melarang transaksi kripto. Setidaknya pemerintah akan meraup penghasilan sebesar 2 triliun kip Laos atau setara US$194 juta dari 6 perusahaan yang melaksanakan uji coba.

Kendati pemerintah menunjuk sejumlah perusahaan untuk menjalankan mining kripto, Bank Nasional Laos justru memperingatkan potensi kerugian sekaligus pelanggaran hukum dari mining kripto.

"Di saat pemerintah mulai menangani penambangan kripto, bank nasional Laos telah bertahun-tahun memberi informasi mengenai bahayanya penambangan kripto yang sangat melanggar hukum di Laos," tulis The Coin Republic.

Adapun 6 perusahaan yang ditunjuk melakukan penambangan kripto adalah Wap Data Technology Laos, Phongsubthavy Road and Bridge Construction, Sisaket Construction Company Limited, Boupha Road-Bridge Design Survey, Joint Development Bank, dan Phousy Group.

Keputusan pemerintah Laos untuk menjajal penambangan kripto ini dilatari anjloknya penerimaan negara akibat lesunya sektor pariwisata. Tak cuma pariwisata, pandemi Covid-19 juga menghantam hydropower sebagai industri utama negara ini.

Selain itu, pemerintah Laos juga telah berjanji untuk lebih serius menangani penggelapan pajak di negaranya. Hal ini harus dilakukan setelah Laos menjalani pemeriksaan dari Satuan Tugas Aksi Keuangan Amerika Serikat dan bagian Narkoba dan Kejahatan PBB. (sap)