KABUPATEN JAYAPURA

Bupati Soroti Laporan Keuangan Tiap Kampung

Redaksi DDTCNews | Selasa, 02 Agustus 2016 | 09:43 WIB
Bupati Soroti Laporan Keuangan Tiap Kampung

SENTANI, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura mengakui hingga saat ini masih banyak perangkat kampung yang belum maksimal dalam memberikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) Keuangannya.

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw meminta agar dalam pengelolaan dana kampung, masing-masing kepala kampung beserta perangkatnya harus lebih serius lagi, terutama dalam memberikan laporan.

“Pengelolaan keuangan harus lebih diseriusi lagi, jangan asal dibuat saja,” tegas Mathius.

Baca Juga:
Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Mathius mengemukakan kepala kampung memiliki tugas dalam melakukan pengelolaan dana yang dimulai dari musyawarah pembangunan kampung, penetapan rencana kerja tiap pemerintah kampung hingga pembuatan rencana anggaran dan pendapatan belanja kampung.

“Setiap perangkat harus bertanggung jawab, terutama dalam hal perencanaan harus disepakati bersama kapan dana yang digunakan akan sampai di kampung, dikelola sesuai perencanaan dan akhirnya dana tersebut dipertanggung jawabkan lewat laporan keuangan (LPJ),” ujarnya.

Mathius juga menambahkan selama ini masih banyak perangkat kampung yang kesulitan dalam membuat LPJ. Hal tersebut dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh perangkat kampung masih terbilang rendah.

Pemerintah Kabupaten Jayapura, seperti dikutip harianpapua.com, akan terus berupaya untuk mendampingi perangkat kampung dan terus memberikan pembinaan agar seluruh agenda pemerintahan di setiap kampung yang sudah ada dapat berjalan sesuai dengan rencana. (Amu)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 08:30 WIB KOTA BATAM

Ada Pemutihan, Pemkot Berhasil Cairkan Piutang Pajak Rp30 Miliar

Selasa, 24 Desember 2024 | 16:30 WIB PROVINSI SUMATERA SELATAN

Realisasi Pajak Rokok di Sumsel Tak Capai Target, Ini Penyebabnya

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?