PENGAMPUNAN PAJAK

Buka Kelas Tax Amnesty, DJP Gandeng Pemda & Asosiasi

Redaksi DDTCNews | Selasa, 15 November 2016 | 10:50 WIB
Buka Kelas Tax Amnesty, DJP Gandeng Pemda & Asosiasi

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana untuk memberikan edukasi program pengampunan pajak (tax amnesty) lebih lanjut kepada partisipan dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam bentuk sosialisasi, seperti membuka 'kelas pajak'.

Direktur P2Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan sosialisasi ke depannya akan bersifat edukatif. Tentunya tidak hanya menjelaskan, tetapi juga memberikan praktik seperti mengisi formulir-formulir program tax amnesty.

"Sepertinya sudah jelas semua pemahamannya, hanya saja pengisian formulirnya perlu diajarkan per segmen supaya peserta sosialisasi mudah mengerti,” ujarnya di Jakarta, Senin (14/11).

Baca Juga:
Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Menurut Hestu, DJP berencana meminta Kantor Wilayah serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bekerja sama dengan pemerintah daerah dan asosiasi untuk membuka kelas pajak di titik-titik tertentu, seperti pusat perbelanjaan.

Dengan demikian, mampu menarik seluruh pelaku UMKM di banyak pusat perbelanjaan. Dia menambahkan DJP pun siap mengadakan kelas pajak di berbagai wilayah apabila ada permintaan.

“Jangan ragu untuk menghubungi kantor pajak terdekat untuk membuka kelas pajak ataupun sosialisasi, kantor pajak akan segera mengadakan kelas tersebut. Saya juga telah menghimbau beberapa asosiasi soal kelas pajak ini,” ucapnya. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 01 Desember 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Wakil Ketua Banggar DPR: Tax Amnesty Bisa Perkuat Likuiditas Nasional

Senin, 25 November 2024 | 09:07 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Kelas Menengah Terus Menyusut, Kenaikan PPN Bakal Memperburuk?

Sabtu, 23 November 2024 | 12:45 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

Siap-Siap PPN Naik Jadi 12%, Konglomerat Dapat Pengampunan Pajak Lagi

Jumat, 22 November 2024 | 09:11 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Kebijakan Prabowo Naikkan PPN dan Tax Amnesty, Kejar Tambahan Modal?

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?