Bubarkan 10 Lembaga, Tjahjo Kumolo: Hemat Anggaran Rp200 Miliar

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memperkirakan anggaran yang bisa dihemat dari pembubaran 10 lembaga nonstruktural (LNS) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 112/2020 mencapai sekitar Rp200 miliar.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan pembubaran LNS merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi. Meski begitu, hal itu tidak lantas menyebabkan adanya tupoksi pemerintah yang hilang.

“Ini untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan menghindari tumpang tindih tupoksi di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan pemborosan kewenangan dan inefisiensi anggaran,” katanya, dikutip Rabu (02/12/2020).

Tugas dari 10 LNS yang dibubarkan, lanjut Tjahjo, akan diintegrasikan atau dilakukan oleh instansi yang dimandatkan dalam Perpres tersebut. Tjahjo menyebut Kementerian PANRB akan segera berkoordinasi dengan kementerian lain.

Koordinasi itu dilakukan untuk menindaklanjuti pengalihan tugas dan fungsi, pendanaan, pegawai, aset, dan arsip pada 10 LNS yang dibubarkan. Selain itu, Kementerian PANRB juga akan melakukan evaluasi keberadaan LNS lainnya.

“Oleh karena itu, ke depan, dimungkinkan akan dilakukan pengintegrasian LNS lainnya ke dalam kementerian dan lembaga yang sesuai,” tutur Tjahjo seperti dilansir laman resmi Kementerian PANRB.

Menurut Tjahjo, pembubaran LNS ini bertujuan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi dan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, efektivitas pelaksanaan roda pemerintahan juga menjadi lebih baik.

Adapun 10 lembaga yang dibubarkan dalam Perpres No. 12/2020 meliputi Dewan Riset Nasional; Dewan Ketahanan Pangan; Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan.

Lalu, Komisi Pengawas Haji Indonesia; Komite Ekonomi dan Industri Nasional; Badan Pertimbangan Telekomunikasi; Komisi Nasional Lanjut Usia; Badan Olahraga Profesional Indonesia; dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.

Pada kurun waktu 2014-2020, Presiden Joko Widodo setidaknya telah membubarkan sebanyak 37 LNS dan mengintegrasikan tupoksinya ke kementerian/lembaga terkait. Langkah tersebut dilakukan sebagai komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi. (rig)