PENGAMPUNAN PAJAK

BPS: Segera Berinvestasi di Tax Amnesty

Redaksi DDTCNews | Selasa, 08 November 2016 | 07:07 WIB
BPS: Segera Berinvestasi di Tax Amnesty

JAKARTA, DDTCNews - Program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak menjamin mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2016 hanya berkisar 5,02%.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan suksesnya periode I program tax amnesty belum bisa memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III ini justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kuartal II pada tahun yang sama.

"Turunnya 5,18%. Salah satu penyebabnya adalah dana repatriasi yang masih mengendap di bank (gateway) dan belum mengalir ke instrumen investasi," ujarnya di Jakarta, Senin (7/11).

Baca Juga:
Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Menurut Suhariyanto dampaknya baru akan terasa ketika dana sudah diinvestasikan. Sehingga pemerintah harus segera mendorong partisipan tax amnesty untuk lebih cepat menentukan instrumen investasi yang diinginkan.

Sementara itu, para partisipan tentunya memiiki pertimbangan masing-masing dalam menentukan instrumen investasi.

Hal utama yang menjadi pertimbangan besar pemilik dana tersebut adalah mengenai besaran imbal balik yang mampu dihasilkan dari pilihan investasi dalam program tax amnesty. (Gfa)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Minggu, 22 Desember 2024 | 08:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Soal Daya Saing RI saat Tarif PPN Jadi 12 Persen, Ini Kata Kepala BKF

Sabtu, 21 Desember 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Tumbuhkan Ekonomi 8 Persen, RI Butuh Investasi Rp13.000 Triliun

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?