PEREKONOMIAN INDONESIA

BPS: Pemerintah Perlu Waspadai Kenaikan Inflasi Jelang Ramadan

Dian Kurniati | Rabu, 01 Maret 2023 | 14:53 WIB
BPS: Pemerintah Perlu Waspadai Kenaikan Inflasi Jelang Ramadan

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan potensi kenaikan inflasi ketika Ramadan dan Lebaran pada tahun ini.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan laju inflasi biasanya meningkat ketika momentum bulan puasa. Menurutnya, pemerintah perlu menyiapkan strategi agar harga berbagai komoditas tetap terkendali ketika Ramadan dan Lebaran.

"Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir ini, terlihat bahwa inflasi pada Ramadan perlu dikelola dengan mengendalikan harga-harga komoditas yang kemungkinan akan dominan mendorong inflasi," katanya, Rabu (1/3/2023).

Baca Juga:
DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Pudji menuturkan pemerintah perlu mewaspadai kenaikan harga beberapa komoditas di antaranya bahan bakar rumah tangga, minyak goreng, dan daging ayam ras.

Dia menjelaskan kenaikan inflasi saat Ramadan terlihat dalam data 4 tahun terakhir. Ketika Ramadan jatuh pada April 2019, laju inflasi secara bulanan tercatat sebesar 0,68%.

Inflasi tersebut utamanya didorong oleh kenaikan harga komoditas cabai merah, daging ayam ras, bawang putih, angkutan antarkota, dan telur ayam ras.

Baca Juga:
Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Kemudian, pada tahun berikutnya, inflasi pada April 2020 tercatat sebesar 0,08% karena didorong kenaikan harga bawang merah, emas perhiasan, gula pasir, bahan bakar rumah tangga, pepaya, dan rokok kretek filter.

Sementara itu, Ramadan pada April 2021, inflasi tercatat 0,13% karena kenaikan harga daging ayam ras, minyak goreng, jeruk, bahan bakar rumah tangga, emas perhiasan, dan anggur.

Lalu, Ramadan pada April 2022, inflasi tercatat mencapai 0,95%. Inflasi ini utamanya disebabkan kenaikan harga minyak goreng, bensin, daging ayam ras, tarif angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, dan telur ayam ras.

Pada Februari 2023, BPS mencatat terjadi inflasi sebesar 5,47% secara tahunan. Sementara itu, tingkat inflasi secara bulanan sebesar 0,16% dan tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,5%. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja