SUMBER DAYA MANUSIA

BPS: Capaian Indeks Pembangunan Manusia 2019 Meleset dari Target APBN

Dian Kurniati | Senin, 17 Februari 2020 | 17:42 WIB
BPS: Capaian Indeks Pembangunan Manusia 2019 Meleset dari Target APBN

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto.

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019 berada di level 71,92 atau di bawah target yang dipatok pemerintah pada APBN sebesar 71,98.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan capaian IPM 2019 tersebut sebenarnya masih lebih baik ketimbang tahun sebelumnya sebesar 71,39. Capaian tersebut juga terbilang tinggi jika disandingkan dengan standar United Nations Development Programme (UNDP).

"Intinya seluruh komponen [dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak] tersebut meningkat, dan itu harus kita pertahankan," katanya di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Baca Juga:
Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Suhariyanto merinci sejumlah capaian IPM 2019 di antaranya angka harapan hidup saat lahir telah meningkat dari 71,2 tahun menjadi 71,34 tahun.

Kemudian, harapan lama sekolah naik dari 12,91 tahun menjadi 12,95 tahun. Rata-rata lama sekolah naik dari 8,17 tahun menjadi 8,34 tahun.

Pengeluaran per kapita, lanjut Suhariyanto, juga meningkat dari 11,05 juta/tahun menjadi Rp11,29 juta/tahun. Pengeluaran per kapita memiliki pengaruh terhadap tingkat daya beli, konsumsi, hingga gizi masyarakat.

Baca Juga:
Seluruh K/L Diminta Usulkan Revisi Belanja Paling Lambat 14 Februari

Meski begitu, angka IPM antarprovinsi masih mencatatkan kesenjangan yang cukup tinggi. IPM tertinggi dicapai DKI Jakarta sebesar level 80,76. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi yang mencapai angka 80 dan mendapat status sangat tinggi.

Posisi berikutnya diisi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan IPM 79,99, Provinsi Kalimantan Timur 76,61, dan Provinsi Kepulauan Riau 75,48.

Sementara daerah dengan IPM terendah ditempati Provinsi Papua yang hanya 60,84. Di atas Papua, ada Provinsi Papua Barat dengan IPM 64,70, Provinsi Nusa Tenggara Timur 65,23, dan Provinsi Sulawesi Barat 65,73. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 09:30 WIB AMERIKA SERIKAT

AS Buka Opsi Batalkan Bea Masuk 25% Atas Impor dari Kanada dan Meksiko

Kamis, 30 Januari 2025 | 17:55 WIB PAJAK INTERNASIONAL

Penghindaran Pajak Lebih Rugikan Negara Berkembang daripada yang Maju

BERITA PILIHAN
Jumat, 31 Januari 2025 | 19:00 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Pajak Minimum Global Bagi WP CbCR Bisa Dinolkan, Begini Kriterianya

Jumat, 31 Januari 2025 | 17:15 WIB DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Wah, Transaksi Intragrup Naik! Perlu Paham Transfer Pricing

Jumat, 31 Januari 2025 | 16:11 WIB CORETAX SYSTEM

Bermunculan Surat Teguran yang Tak Sesuai di Coretax? Jangan Khawatir!

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:47 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Banyak Tantangan, Insentif Fiskal Jadi Andalan untuk Jaga Pertumbuhan

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:31 WIB KEBIJAKAN PAJAK

WP Tax Holiday Terdampak Pajak Minimum Global, PPh Badan Turun Lagi?

Jumat, 31 Januari 2025 | 15:11 WIB KEBIJAKAN INVESTASI

Supertax Deduction Kurang Laku, Ternyata Banyak Investor Tak Tahu

Jumat, 31 Januari 2025 | 14:30 WIB PROVINSI JAWA BARAT

Demi Kejar Pajak, Dinas ESDM Petakan Ulang Sumur Air Tanah di Daerah

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:45 WIB PAJAK MINIMUM GLOBAL

Ada Pajak Minimum Global, RI Cari Cara Biar Insentif KEK Tetap Menarik

Jumat, 31 Januari 2025 | 13:25 WIB TAX CENTER UNIVERSITAS ADVENT SURYA NUSANTARA

Gratis untuk Umum! Sosialisasi Soal Coretax, PPN 12%, dan SAK EMKM-EP

Jumat, 31 Januari 2025 | 11:17 WIB PENGADILAN PAJAK

Persiapan Persidangan di Pengadilan Pajak yang Wajib Pajak Perlu Tahu