BPJS Ketenagakerjaan Dilarang Akses Data Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Keinginan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk mengakses data aset dan omzet para wajib pajak menuai kritik dan protes dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pengusaha. Berita tersebut jadi topik utama beberapa media nasional pagi ini, Kamis (22/6).

Langkah BPJS Ketenagakerjaan meminta izin Kementerian Keuangan untuk melakukan kerja sama pertukaran data dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dinilai kurang tepat oleh para pengusaha. Menurut pengusaha, daripada bertukar data dengan Ditjen Pajak demi melakukan crosscheck data perusahaan, lebih baik BPJS Ketenagakerjaan memperbaiki kinerja dan layanan.

Ketua Komisi XI DPR Melchias Mekeng mengingatkan era keterbukaan wajib pajak bukan berarti seluruh instansi pemerintah bisa melihat data wajib pajak. Oleh karena itu, BPJS Ketenagakerjaan tidak berhak untuk melihat data wajib pajak.

Berita lainnya mengenai Ditjen Pajak yang siap untuk mengenakan pajak sebesar 25% kepada Facebook yang akan membentuk badan usaha tetap di Indonesia. Berikut ulasan ringkas beritanya:

• Ditjen Pajak Siap Tarik Pajak 25% pada Facebook

Ditjen Pajak memastikan akan mengenakan tarif pajak sebesar 25% kepada perusahaan jejaring sosial asal Irlandia, Facebook. Hal tersebut dilakukan setelah Facebook resmi membentuk Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2 Humas) Hestu Yoga Saksama mengatakan ketentuan tarif pajak tersebut sesuai dengan aturan Pajak Penghasilan (PPh) 25/29 yang selama ini telah diterapkan kepada perusahaan domestik.

• Terdakwa Pajak Handang Dituntut 15 Tahun Penjara

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut agar pejabat pajak Handang Soekarno dihukum penjara 15 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan kurungan. Jaksa menilai, dalam jabatannya sebagai Kasubdit Bukti Permulaan di Ditjen Pajak, Handang terbukti menerima suap sebanyak US$148.500. Duit pemberian Ramapanicker Rajamohanan Nair, bos PT EK Prima Ekspor Indonesia tersebut merupakan pemberian pertama dari total janji sebanyak Rp6 miliar.

• Sri Mulyani Ungkap Tantangan Ekonomi Indonesia 2018

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan ekonomi Indonesia memiliki sejumlah tantangan pada 2018. Tantangan tersebut berasal dari dalam negeri maupun global. Risiko ketidakstabilan kondisi global yang akan mengganggu pertumbuhan ekonomi dunia dan turut berdampak pada perekonomian Indonesia. Selain itu, lanjut Sri Mulyani, tantangan ekonomi di tahun depan juga masih akan diwarnai dengan sikap proteksionisme Amerika Serikat (AS) dan perubahan struktur ekonomi China.

• RI Perkuat Kerja Sama Ekonomi dengan Australia

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam lawatannya ke Sydney Australia bertemu dengan Minister for Trade and Industry and the Minister for Regional Water, New South Wales, Australia Niall Blair. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua menteri membahas isu kerja sama yang selama ini sudah dilakukan seperti di bidang perdagangan, pertanian, financial technology, pendidikan, dan secara spesifik kerja sama infrastruktur.

• Amankan Data AEoI, Ditjen Pajak Siapkan Ruang Antipeluru

Ditjen Pajak terus berbenah diri mempersiapkan kematangan dari semua properti pendukung pelaksanaan pertukaran informasi keuangan untuk perpajakan (AEoI). Salah satu yang disiapkan yakni ruang antipeluru atau berlapis baja yang digunakan untuk mengamankan penyimpanan data pertukaran yang sifatnya rahasia. Hestu Yoga Saksama mengatakan memang ada kriteria tertentu mengenai fasilitas penyimpanan hingga transmisi atau software yang dibuat oleh negara-negara kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECD). (Amu)