AUSTRALIA

Bos Uber Minta Insentif Pajak Demi Genjot Penggunaan Mobil Listrik

Dian Kurniati | Kamis, 09 September 2021 | 17:30 WIB
Bos Uber Minta Insentif Pajak Demi Genjot Penggunaan Mobil Listrik

Orang-orang melihat Mercedes EQC 400 selama Munich Auto Show, IAA Mobility 2021 di Munich, Jerman, Rabu (8/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Michaela Rehle/FOC/sa.

 

CANBERRA, DDTCNews - Perusahaan teknologi Uber meminta pemerintah Australia memberikan insentif pajak untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Manajer Umum Uber Australia Dom Taylor mengatakan perusahaannya memiliki target penggunaan mobil listrik mencapai 100% pada 2025. Namun, target itu akan sulit tercapai jika kebijakan pajak Australia tidak mendukung kendaraan ramah lingkungan.

"[Peraturan] itu harus benar-benar diubah dalam tahun-tahun mendatang jika kita ingin perubahan," katanya, Kamis (9/9/2021).

Baca Juga:
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Taylor mengatakan penjualan mobil di Australia masih sangat rendah. Dalam setahun, penjualan mobil listrik hanya sebesar 1,57% dari total mobil yang terjual. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan penjualan mobil listrik di Norwegia yang mencapai 75% dan Inggris Raya 11%.

Sementara itu, proporsi penggunaan mobil listrik pada Uber Australia hingga saat ini juga masih kurang dari 1% dari keseluruhan armada. Menurut Taylor, hal itu disebabkan ketentuan pajak yang tidak berpihak serta langkanya kendaraan listrik murah di negara tersebut.

Taylor menyebut perusahaannya telah berinvestasi US$77 miliar untuk menerapkan emisi 0% pada 2040 di beberapa negara. Kemudian, perusahaan juga mendorong setiap mobil yang ada di platform sepenuhnya menggunakan energi listrik pada 2025.

Baca Juga:
Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

Dia menilai Uber Australia akan kesulitan mencapai target-target tersebut. Namun, saat ini sudah ada sejumlah langkah untuk mendorong pengemudi menggunakan kendaraan listrik.

Misalnya, saat ini Uber telah memberikan diskon biaya layanannya sebesar 50% kepada pengemudi kendaraan listrik.

"Saya sering bicara dengan teman saya di seluruh dunia, dan seringkali mereka terkejut karena Australia jauh tertinggal di bidang kendaraan listrik," ujarnya dilansir smh.com.au. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:37 WIB KURS PAJAK 25 DESEMBER 2024 - 31 DESEMBER 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Melemah terhadap Mayoritas Mata Uang Mitra

Rabu, 25 Desember 2024 | 09:30 WIB THAILAND

Negara Tetangga Ini Bakal Bebaskan Hutan Mangrove dari Pajak

BERITA PILIHAN
Jumat, 27 Desember 2024 | 17:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA SELATAN I

Tak Setor PPN Rp679 Juta, Direktur Perusahaan Dijemput Paksa

Jumat, 27 Desember 2024 | 17:00 WIB KILAS BALIK 2024

April 2024: WP Terpilih Ikut Uji Coba Coretax, Bonus Pegawai Kena TER

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN MONETER

2025, BI Beli SBN di Pasar Sekunder dan Debt Switch dengan Pemerintah

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:30 WIB KABUPATEN KUDUS

Ditopang Pajak Penerangan Jalan dan PBB-P2, Pajak Daerah Tembus Target

Jumat, 27 Desember 2024 | 16:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Tiket Turun, Jumlah Penumpang Pesawat Naik 2,6 Persen

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:30 WIB LAPORAN TAHUNAN DJP 2023

Rata-Rata Waktu Penyelesaian Pengaduan Perpajakan di DJP Capai 9 Hari

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Pedagang Gunakan QRIS untuk Pembayaran, Konsumen Bayar PPN 12 Persen?

Jumat, 27 Desember 2024 | 15:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Pembukuan dalam bidang Kepabeanan?

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:30 WIB RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Yuridis Pengenaan PPN atas Jasa Kecantikan

Jumat, 27 Desember 2024 | 14:00 WIB KELAS PPN

Konsep PPN, Deviasi, dan Isu Kenaikan PPN 12%