AMERIKA SERIKAT

Blueprint Reformasi Pajak Dirilis Awal September

Redaksi DDTCNews | Senin, 10 Juli 2017 | 10:27 WIB
Blueprint Reformasi Pajak Dirilis Awal September

Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin.

WASHINGTON DC, DDTCNews – Menteri Keuangan Amerika Serikat (AS) Steven Mnuchin mengatakan Gedung Putih berencana untuk merilis rancangan undang-undang (blueprint) reformasi pajak yang diajukan oleh Presiden Donald Trump pada awal September mendatang.

Menurutnya, blueprint tersebut harus segera dirilis agar mendapat feedback dari berbagai pihak dan segera dilakukan revisi akhir tahun ini. Fokus dari blueprint tahun ini adalah pemotongan tarif pajak untuk orang AS kelas menengah dan bisnis.

“Kami benar-benar berkomitmen untuk melakukan reformasi pajak tahun ini. Ini penting untuk pertumbuhan ekonomi. Kita perlu kembali ke PDB 3% atau lebih baik,” ungkapnya, Minggu (9/7).

Baca Juga:
PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Sementara itu, Mnunchin menyangkal adanya laporan tentang penasihat senior Gedung Putih Steve Bannon yang telah menyarankan pemerintah untuk memasukkan rencana tarif pajak 40% atas orang kaya di AS agar masuk dalam fokus utama blueprint.

“Saya belum pernah mendengar Steve menyebutkan hal tersebut. Ini contoh lain dari kebocoran palsu yang telah dilaporkan oleh pihak tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Beberapa pakar analisis dilansir dalam washingtonexaminer.com, memperkirakan undang-undang reformasi pajak akan segera diterapkan pada awal tahun depan, namun adanya kebijakan baru tersebut dinilai hanya akan mengangkat pertumbuhan ekonomi hanya tiga per sepuluh dari persentase yang ditetapkan tahun 2018.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan AS mengatakan kerugian yang disebabkan dari pemotongan tarif pajak akan ditutupi oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, namun banyak para ekonom yang meragukan pernyataan Mnuchin. (Amu)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 22 Oktober 2024 | 21:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

PPN Mestinya Naik Tahun Depan, Gerindra akan Bahas Bareng Kemenkeu

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja

Selasa, 22 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Anggota DPR Ini Minta Prabowo Kaji Ulang Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 16:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Punya Usaha Kecil-kecilan, Perlu Bayar Pajak Enggak Sih?

BERITA PILIHAN
Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:30 WIB PERPRES 132/2024

Tak Hanya Sawit, Cakupan BPDP Kini Termasuk Komoditas Kakao dan Kelapa

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:05 WIB KABINET MERAH PUTIH

Kabinetnya Gemuk, Prabowo Minta Menteri Pangkas Kegiatan Seremonial

Rabu, 23 Oktober 2024 | 17:00 WIB UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK

Awas! Ada Sanksi Blacklist bagi Peserta USKP yang Tidak Datang Ujian

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:30 WIB KEMENTERIAN KEUANGAN

Daftar Lengkap Menteri Keuangan dari Masa ke Masa, Apa Saja Jasanya?

Rabu, 23 Oktober 2024 | 16:00 WIB KABUPATEN MALUKU TENGAH

Pajak Hiburan 45%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Maluku Tengah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:53 WIB PROFESI KONSULTAN PAJAK

USKP Kembali Digelar Desember 2024! Khusus A Mengulang dan B-C Baru

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kabinet Gemuk Prabowo, RKAKL dan DIPA 2024-2025 Direstrukturisasasi

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:32 WIB SERTIFIKASI PROFESIONAL PAJAK

Profesional DDTC Bersertifikasi ADIT Transfer Pricing Bertambah

Rabu, 23 Oktober 2024 | 15:30 WIB CORETAX SYSTEM

Coretax DJP: Lapor SPT WP Badan Harus Pakai Akun Orang Pribadi