KEBIJAKAN PEMERINTAH

BKPM Sebut Kinerja Investasi 2020 Masih Positif

Muhamad Wildan | Senin, 25 Januari 2021 | 13:15 WIB
BKPM Sebut Kinerja Investasi 2020 Masih Positif

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Di tengah pandemi Covid-19, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2020 mampu tumbuh positif dan melampaui target yang telah ditetapkan.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan realisasi investasi 2020 tercatat Rp826,3 triliun atau 101,1% dari target 2020 senilai Rp826,3 triliun. Capaian tersebut juga tercatat naik 2,1% dari realisasi tahun sebelumnya.

"Target pada awalnya sejumlah Rp886 triliun, tetapi kami revisi. Alhamdulillah, dengan kerja keras tim BKPM melalui pendampingan realisasi investasi masih mampu melampaui target," katanya, Senin (25/1/2021).

Baca Juga:
Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) menjadi penopang kinerja investasi dengan menyumbang Rp413,5 triliun atau 50,1% dari total realisasi investasi. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) senilai Rp412,8 triliun.

Capaian PMDN pada 2020 tersebut mengalami pertumbuhan hingga 7%. Sebaliknya, kinerja PMA hanya mengalami kontraksi sebesar -2,4%. Penurunan PMA tak terlepas dari menurunnya kinerja ekonomi global.

"Di Indonesia kontraksi PMA tidak mencapai -10%, artinya kepercayaan ini masih ada. Dulu saya ingat ketika pandemi Covid-19 pertama melanda pada Maret 2020, beberapa asosiasi mengatakan ke BKPM realisasi investasi tidak akan lebih dari Rp700 triliun," ujar Bahlil.

Baca Juga:
Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Dari aspek geografis, BKPM mencatat realisasi investasi di luar Jawa kian dominan dengan nominal mencapai Rp113,4 triliun atau tumbuh 9,2%. Sementara itu. realisasi investasi di Pulau Jawa tercatat hanya Rp101,3 triliun atau turun 3%.

Menurut Bahlil, hal ini mengindikasikan investor mulai mempertimbangkan luar Jawa sebagai lokasi investasi. Fenomena ini tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur yang dijalankan selama 5 tahun terakhir pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

BERITA PILIHAN
Kamis, 26 Desember 2024 | 14:30 WIB KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Mobil Rp200 Juta Disita KPP, Bakal Dilelang Kalau Utang Tak Dilunasi

Kamis, 26 Desember 2024 | 14:00 WIB KILAS BALIK 2024

Februari 2024: Wajib Pajak Bereaksi karena Potongan PPh 21 Lebih Besar

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:30 WIB CORETAX SYSTEM

Jelang Coretax Diterapkan, PKP Bakal Perlu Bikin Sertel Baru

Kamis, 26 Desember 2024 | 13:00 WIB PROVINSI JAWA TIMUR

Opsen Berlaku 2025, Pemprov Turunkan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan

Kamis, 26 Desember 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

PKP Risiko Rendah Diterbitkan SKPKB, Kena Sanksi Kenaikan atau Bunga?

Kamis, 26 Desember 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Ditetapkan Pemkot Sibolga

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:30 WIB KILAS BALIK 2024

Januari 2024: Ketentuan Tarif Efektif PPh Pasal 21 Mulai Berlaku

Kamis, 26 Desember 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kredit Investasi Padat Karya Diluncurkan, Plafonnya Capai Rp10 Miliar

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:30 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Libur Natal dan Tahun Baru, Bea Cukai Perketat Pengawasan di Perairan

Kamis, 26 Desember 2024 | 09:00 WIB CORETAX SYSTEM

Fitur Coretax yang Tersedia selama Praimplementasi Terbatas, Apa Saja?