BKPM Jamin Insentif Pajak Bisa Diurus Lewat OSS Kurang dari Sebulan

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengeklaim insentif pajak dapat diberikan melalui Online Single Submission (OSS) dalam waktu kurang dari 1 bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan sepanjang wajib pajak yang mengajukan permohonan dapat menyampaikan data dan dokumen secara komprehensif, maka proses permohonan bakal berjalan cepat.

"Sepanjang jujur dan datanya komprehensif, cepat. Tidak lebih dari 1 bulan sepanjang semuanya sudah lengkap," ujar Bahlil, Senin (8/8/2022).

Untuk diketahui, fasilitas pajak yang permohonannya diajukan melalui OSS antara lain tax holiday, tax allowance, investment allowance, super tax deduction vokasi, super tax deduction litbang, fasilitas impor, dan fasilitas perpajakan di kawasan ekonomi khusus (KEK).

Seperti contoh tax allowance, Pasal 6 ayat (1) PMK 11/2020 s.t.d.d PMK 96/2020 mengatur kesesuaian pemenuhan kriteria dan persyaratan pemberian insentif dilakukan melalui sistem OSS.

Bila penanaman modal wajib pajak memenuhi kriteria dan persyaratan, OSS akan menyampaikan pemberitahuan mengenai diperolehnya fasilitas tax allowance.

Permohonan fasilitas yang diterima lengkap disampaikan oleh OSS kepada Menteri Keuangan sebagai usulan pemberian tax allowance. Nantinya, OSS akan memberitahukan kepada wajib pajak bahwa permohonan fasilitas sedang diproses.

Pemberian fasilitas tax allowance diberikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan melalui penerbitan keputusan.

Keputusan harus diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM paling lama 5 hari kerja setelah usulan pemberian fasilitas tax allowance diterima secara lengkap dan benar.

Keputusan memuat rincian informasi seperti NPWP dan alamat wajib pajak, rincian jenis fasilitas, NIB, izin prinsip, izin investasi, saat mulai berlakunya insentif, kewajiban dan larangan bagi wajib pajak yang memperoleh insentif, bidang usaha, KBLI, cakupan produk, dan rencana investasi. (sap)