BKF: Insentif Perpajakan Sudah Banyak Diberikan

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan kebijakan fiskal sudah optimal dalam memberikan relaksasi. Pilihan kebijakan tersebut dialamatkan untuk menjaga perekonomian nasional tetap tumbuh positif.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan untuk saat ini hingga tahun depan motor utama pertumbuhan banyak bergantung kepada faktor domestik. Oleh karena itu, stimulus diberikan untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan juga meningkatkan kualitas belanja pemerintah.

"Ekspor dan impor dengan keadaan perekonomian seperti ini maka bukan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang utama," katanya di Kompleks Parlemen, Senin (23/9/2019)

Suahasil menyebutkan fasilitas fiskal diberikan bukan hanya untuk menjaga perekonomian tetap tumbuh. Lebih dari itu, akselerasi kegiatan investasi juga menjadi tujuan diberikannya insentif fiskal.

Dia menyebutkan hampir seluruh segmen masyarakat mendapatkan fasilitas fiskal dari pemerintah. Kelas menengah misalnya, menikmati fasilitas PPN yang dikecualikan untuk kebutuhan pokok. Kemudian UMKM mendapatkan fasilitas tarif khusus PPh final 0,5%.

"Pemerintah sudah beri sekian banyak fasilitas pajak, PPh dikurangi, PPN dikecualikan, dan macam macam. UMKM bayar setengah persen. itu semua secara berkelanjutan diberikan," paparnya.

Selain itu, fasilitas fiskal yang baru dan akan meluncur juga diberikan pemerintah. Salah satu yang terbaru ialah super tax deduction untuk pelaku usaha yang menjalankan kegiatan vokasi. Belum lagi rencana Kemenkeu dalam bentuk RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan yang masih dalam penggodokan di internal otoritas fiskal.

"Insentif pajak sekarang kita buat untuk industri padat karya, untuk vokasi, untuk riset, lalu kemudian Omnibus law kita ingin administrasi pajak lebih efisien, pengurangan penalti dan macam macam. Begitu dilaksanakan, itu akan bisa dirasakan masyarakat, karena kita lihat memang global sama sekali tidak mendukung," imbuhnya. (Bsi)