KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bikin Family Office, Luhut Bidik 28.000 Hartawan yang Mau Simpan Dana

Dian Kurniati | Selasa, 17 September 2024 | 19:45 WIB
Bikin Family Office, Luhut Bidik 28.000 Hartawan yang Mau Simpan Dana

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan berjalan menuju mobil usai memgikuti sidang kabinet paripurna terakhir di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

JAKARTA, DDTCNews - Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai Indonesia memiliki potensi menarik lebih banyak investasi jika membentuk family office.

Luhut mengatakan saat ini setidaknya 28.000 orang kaya di dunia tengah mencari negara yang paling menarik untuk menempatkan dana. Indonesia pun dapat membentuk family office yang dilengkapi berbagai insentif pajak untuk menarik minat orang kaya agar menempatkan dananya.

"Ada orang bilang kalau kita tidak pajaki, kita dapat apa? Tetapi kalau bilang kita akan pajaki, dia tidak mau ke kita, dia lari ke tempat lain yang memberikan insentif yang bagus. Jadi negara ini harus juga bersiap kompetitif," katanya, Selasa (17/9/2024).

Baca Juga:
Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Luhut mengatakan terdapat potensi dana triliunan dolar AS yang dapat diundang masuk ke Indonesia apabila memiliki family office. Melalui pembentukan family office, lanjutnya, Indonesia juga akan mampu meningkatkan daya saing apabila dibandingkan dengan Singapura, Hong Kong, dan Dubai.

Dia menilai Singapura dapat menjadi contoh negara tetangga yang berhasil menarik dana karena pembentukan family office. Pemerintah pun harus memikirkan rencana pembentukan family office secara holistik agar efektif menarik dana dari orang-orang kaya di dunia.

Luhut kemudian mengisahkan pertemuannya dengan CEO Bridgewater Associates Ray Dalio dan keluarga Porsche yang tertarik menempatkan dana di Bali, Indonesia. Agar orang kaya ini bersedia menyimpan dana di Indonesia, pemerintah akan menyediakan insentif pajak.

Baca Juga:
Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

"Jangan kita terus menghitung apa yang pemerintah dapat [dan] tanya juga dia dapat apa. Kita give and take. Kalau dia taruh duitnya, dia harus investasi. Dia waktu investasi, dia kita pajaki," ujarnya.

Luhut menambahkan kehadiran dana dari orang-orang kaya di dunia antara lain dibutuhkan untuk stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu melalui investasi yang mereka lakukan, dapat pula berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, Indonesia perlu tumbuh sekitar 7% hingga 8% agar mampu mencapai target sebagai negara maju. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 21 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Prabowo Tunjuk Luhut Jadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Ini Tugasnya

Senin, 21 Oktober 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Hilirisasi Kelapa Perlu Dukungan Insentif Fiskal, Apa Saja?

Sabtu, 19 Oktober 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Hingga 2028 ESDM Siap Tawarkan 60 Blok Migas untuk Investasi

Jumat, 18 Oktober 2024 | 18:30 WIB KOREA SELATAN

Presiden Korsel Jaring Dukungan Penghapusan PPh Investasi Keuangan

BERITA PILIHAN
Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAMBI TELANAIPURA

WP Gagal Daftar LPSE karena KSWP Tidak Valid, Gara-Gara Tak Lapor SPT

Selasa, 22 Oktober 2024 | 17:06 WIB LEMBAGA LEGISLATIF

DPR Tetapkan Daftar Mitra Kerja untuk Komisi XII dan Komisi XIII

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:41 WIB IHPS I/2024

BPK Selamatkan Keuangan Negara Rp13,66 Triliun pada Semester I/2024

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:30 WIB KANWIL DJP JAWA TIMUR II

Pakai Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Akhirnya Ditahan Kejari

Selasa, 22 Oktober 2024 | 16:00 WIB TIPS PAJAK DAERAH

Cara Daftarkan Objek Pajak Alat Berat di DKI Jakarta secara Online

Selasa, 22 Oktober 2024 | 15:30 WIB AUSTRALIA

Bikin Orang Enggan Beli Rumah, Australia Bakal Hapus BPHTB

Selasa, 22 Oktober 2024 | 14:00 WIB KP2KP SIDRAP

Ubah Kata Sandi Akun Coretax, Fiskus: Tak Perlu Cantumkan EFIN

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:45 WIB KABINET MERAH PUTIH

Tak Lagi Dikoordinasikan oleh Menko Ekonomi, Kemenkeu Beri Penjelasan

Selasa, 22 Oktober 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kenaikan Tarif PPN Perlu Diikuti dengan Transparansi Belanja